Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Kepala Sub Bagian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhammad Nasir disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (05/03/2019), sore.
Muhammad Nasir didudukan dalam kursi pesakitan bersama dengan lima terdakwa lainnya.
Kelima terdakwa tersebut Abdul Naim selaku Direktur CV Fitria, Edy selaku Direktur CV Akhsa Putra.
Hasanuddin selaku Direktur CV Sanjaya Pratama serta M Yusuf Zain selaku Direktur CV Tiga Serangkai dan La Ode Muh Nur Alam.
Keenam terdakwa tersebut merupakan terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang Dinas Pendidikan kota Makassar tahun anggaran 2015 - 2016 senilai Rp 323.081.978.
Dalam persidangan dipimpin langsung Yamto Susena dan dibantu dua hakim anggota, digelar dengan agenda sidang perdana atau pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
JPU dikoordinir langsung Ahmad Yani dalam materi dakwaanya menyatakan para terdakwa terbukti secara bersama sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal yang didakwakan.
Pasal dijeratkan kepada terdakwa yakni pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Lalu pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Menurut Ahmadyani dalam perkara Kasubag Disdik Makassar berperan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
Adapun modus dalam perkara ini dimana pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pendidikan ini melakukan pengadaan barang berupa alat tulis kantor (ATK), Air Minum, Alat Kebersihan dan Penggadaan.
Untuk tahun 2015, para tersangka menggunakan anggaran sebesar Rp 429.940.350 dan lanjut pada tahun 2016, kembali menggunakan anggaran sebesar Rp 471.254.000.
Namun dalam perjalanan proyek pengadaan tersebut, terdakwa dinilai berperan merugikan kas negara. Karena mereka seakan melaksanakan pemesanan barang dan uang telah dicairkan.
Tapi kenyataannya beberapa barang tidak dibeli alias fiktif. Ada juga yang diadakan, namun tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban.
"Perbuatan terdakwa berdasarkan hasil
audi BPKP telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 323 juta lebih," kata Ahmadyani.
Sekedar diketahui pengadaan barang di lingkup Pemkot Makassar bermasalah bukan baru kali ini terjadi.
Pada tahun anggaran 2017 juga berurusan dengan hukum karena diduga dikorupsi.
Pada saat itu penegak hukum menyeret Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syahfruddin Hayya.
Ia ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan ATK dan Makan-Minum pada 2017.
Dalam kasus ini, Erwin diduga melakukan order fiktif untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga Rp 300 juta.
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :
Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: