Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar dan Kabupaten Majene bersama warga Kecamatan Banggae Timur, Majene menggelar deklarasi tolak politik uang, dan politisasi SARA.
Deklarasi itu disampaikan dalam forum warga yang digelar Bawaslu Majene di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Jumat (22/2/2019).
Baca: Kabupaten Majene Gandeng FKM Unhas Turunkan Angka Stunting
Baca: Pemerintah Persiapkan Layanan Aborsi, Ketua MUI Palu: Secara Prinsip Tidak Boleh
Forum warga dihadiri unsur pemerintah kecamatan, desa dan lurah se-Kecamatan Banggae Timur.
Deklarasi ini dihadiri Ketua Bawaslu Majene Sofyan Ali didampigi Kordiv SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Majene Muhammad Dardi dan Kordiv Pengawasan Indriana Mustafa.
Serta Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Sulbar Fitrinela Patonangi dan Divisi Penindaskan Pelanggaran, Ansharullah.
Baca: Diduga Dukung Capres, 15 Camat di Makassar Terancam Turun Pangkat Paling Rendah
Usai pembacaan deklarasi serentak oleh warga, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen. Komitmen itu memuat kerjasama Bawaslu bersama warga yang bertujuan untuk menciptakan Pemilu serentak 2019 yang bersih dan aman.
Ketua Bawaslu Majene, Sofyan Ali menyampaikan, forum warga merupakan upaya meningkatkan partisipasi warga agar turut aktif dalam pengawasan Pemilu.
Baca: Sekretaris PSM Makassar Sebut Daftar 26 Pemain Dirilis AFC Keliru, Ini Kebenarannya!
"Pengawasan bukan hanya tugas penyelenggara saja dalam hal ini Bawaslu, melainkan tugas kita semua," kata Sofyan.
Menurutnya, warga bisa menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2019 dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu seperti politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian.
Sementara itu, Kordiv Hukum dan Datin Bawaslu Sulbar Fitrinela Patonangi menjelaskan, forum warga merupakan ide dari Bawaslu Sulbar. Itu ditawarkan agar tiap Bawaslu kabupaten membuat kegiatan forum warga di lima titik.
Baca: Live MNCTV! Prediksi Manchester United vs Liverpool: MU Kehilangan 2 Pilar
Forum warga bukan sekedar wadah diskusi. Tapi media untuk membangun kesadaran masyarakat. Sehingga mereka menjadi pemilih dan rasional.
"Kami memberikan ruang bagi masyarakat untuk memikirkan bahwa keberlangsungan negara ini harus tetap berjalan. Bahwa apa yang kita resahkan selama ini misalnya akses pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sebenarnya itu berkorelasi dengan apa yang kita lakukan di pemilu 2019," jelasnya.
Baca: APSI Sulsel Rakerprov Jawab Tantangan di Hotel Kenari Tower Makassar
Kata Fitrinela, di berbagai kabupaten juga dibentuk media diskusi rutin. Seperti di Mamuju yang membentuk forum diskusi tiap malam hari.
Mereka membincang berbagai indikasi pelanggaran maupun titik rawan. Sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal.(Tribun Majene.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :