Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (13/2/2019). Pertemuan kedua pihak berlangsung tertutup.
Andi Sudirman Sulaiman saat dikonfirmasi mengatakan pertemuan itu membahas tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Pemprov Sulsel.
"Banyak kita bahas, tapi yang intinya bagaimana agar tindak pidana korupsi bisa dicegah," katanya.
Baca: Tim Hukum Istri Bos Abu Tours Minta Klienya Dibebaskan, Ini Alasanya
Baca: VIDEO: Persiapan HUT ke-59 Barru di Lapangan Sumpang Binangae
Ia menyebutkan saat ini Pemprov Sulsel memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum untuk menindak oknum yang coba mencari untung dalam mengelola keuangan negara.
Selain itu, Sudirman juga mengkonsultasikan mengenai pengadaan barang dan jasa bersama KPK.
KPK mengharapkan bagaimana agar pengadaan dan jasa di Pemprov Sulsel meminimalkan pengadaan melakukan penunjukan langsung.]
Baca: Korban Bencana Sulteng Tuntut Pemutihan Utang, Ini Penjelasan Bank Indonesia
Sebelumnya, Asisten II Pemprov Sulsel Muhammad Firda yang saat itu memimpin rapat pengadaan barang dan jasa menyampaikan harapan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah jika pengadaan sebaiknya di lelang secara terbuka.
"Hasil pertemuan Gubernur dengan KPK itu menyarankan agar tidak ada lagi tunjuk langsung atau PL PL. Sekarang semua harus dilelang agar tidak terjadi kebocoran anggaran," ujar Firda.
Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras menyebutkan tahun anggaran 2019 ini, terdapat ada sekitaran 9000 paket proyek yang ada di Pemprov Sulsel.
Dari 9000 paket ini, tercatat sebagian besar adalah penunjukan langsung, yakni 8000 untuk paket PL, artinya hanya 10 persen proyek lelang yang diharapkan KPK.
Baca: Dirut Pasca Sarjana STIMIK Handayani Harap Tribun Timur Makin Berimbang
Hanya saja, Jumras enggan membeberkan terkait paket proyek PL dan Lelang.
Dari 56 OPD yang ada, terdapat sejumlah OPD yang punya nilai proyek diatas 100 miliar, diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Dinas SDA Tata Ruang, dan Ketahanan Pangan.
"Rencananya pekan depan kita sudah mulai lelang," katanya.
Diketahui bahwa APBD Pemprov Sulsel tahun 2019 sebesar Rp 9,89 triliun.(*)