Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Pernyataan Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto, tentang Gaji Dokter dan tukang parkir jadi bahan cerita.
Pernyataan Prabowo Subianto tentang pendapatan dokter lebih rendah dari juru parkir menuai reaksi.
Organisasi profesi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia yang menaungi profesi dokter angkat bicara soal pernyataan Prabowo Subianto.
Baca: Inilah 3 Saudara Presiden Jokowi yang Sulit Telihat di TV, Adiknya Ternyata Meninggal
Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!
Baca: Hotman Paris Ungkap Keganjilan Kasus Vanessa Angel, Siapa Pejabat Menjemput Pakai Mobil Innova?
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Dr Daeng M Faqih buka suara terkait pidato calon presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pendapatan dokter lebih rendah dibanding juru parkir.
Dilansir Kompas.com, Daeng mengaku memang tidak mengetahui berapa pastinya pendapatan yang dihasilkan juru parkir mobil.
Sebab itu, dirinya tidak dapat membandingkan dan memastikan pernyataan Prabowo tersebut.
Meski begitu, Daeng membeberkan bahwa pendapatan dokter umum yang ditugaskan di berbagai daerah masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
"Saya tidak tahu persis berapa pendapatan (juru) parkir. Yang saya tahu dari info yang disampaikan oleh teman-teman dokter di berbagai daerah, masih banyak dokter yang pendapatannya di bawah Rp 3 juta," kata Daeng kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).
Daeng menjelaskan, dokter yang dimaksud adalah dokter umum dan merupakan PNS dengan golongan III A, atau yang masa baktinya di bawah lima sampai 10 tahun.
Pendapatan dokter golongan III A memiliki gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta dan ditambah jasa layanan dari kapitasi BPJS rata-rata sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.
"Jadi total Rp 2,9 juta sampai Rp 3,2 juta atau sekitar Rp 3,4 juta sampai Rp 3,7 juta," imbuhnya.
Jika tidak ada insentif dari Pemerintah Daerah, maka penghasilan dokter kurang dari Rp 3 juta.
Selain itu saat ini dokter umum semakin sulit untuk membuka praktik sore karena masyarakat banyak yang mengikuti BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca: Inilah 3 Saudara Presiden Jokowi yang Sulit Telihat di TV, Adiknya Ternyata Meninggal
Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!
Baca: Hotman Paris Ungkap Keganjilan Kasus Vanessa Angel, Siapa Pejabat Menjemput Pakai Mobil Innova?
Upah untuk dokter umum dengan dokter spesialis yang banyak ditemukan di perkotaan tentu saja berbeda.
Dokter spesialis memiliki penghasilan yang lebih tinggi, tapi jumlahnya pun tidak sebanyak dokter umum.
Kata dokter di daerah Selain Daeng, salah satu dokter anonim yang pernah bekerja di Jawa Tengah juga bersedia angkat bicara terkait hal tersebut.
Menurutnya, masalah penghasilan dokter sebenarnya sangat subyektif dan tidak bisa digeneralisasi.
"Bisa saya katakan, ada dokter yang mendapat jasa medis tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terutama (dokter) yang bekerja di klinik pratama BPJS," katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat Selasa (15/1/2019).
Ia mengungkapkan, umumnya gaji pokok hanya dimiliki oleh dokter yang bekerja di Rumah Sakit dan merupakan dokter full timer, atau setiap hari praktik di RS.
Sementara dokter jaga di RS dengan 15 sampai 20 shift kerja, dihitung sebagai dokter part timer dan tidak mendapat gaji pokok.
"Jadi gaji pokok biasanya ada di RS dan harus sebagai dokter full timer. Kalau di sebagian besar klinik BPJS tidak ada gaji pokoknya, setidaknya saya belum pernah menemukan klinik pratama BPJS yang menerapkan gaji pokok," imbuhnya.
Lantas, dari mana seorang dokter mendapatkan penghasilan?
Ia mengatakan, penghasilan dokter berdasarkan dua hal yakni, jumlah pasien dan kebijakan RS atau klinik untuk jasa dokter per-pasien.
Ia menceritakan, beberapa klinik di Karanganyar, Jawa Tengah, dokter akan mendapat jasa Rp 3.000 untuk satu pasien yang datang.
"Ini saya temukan di tiga klinik berbeda di Karanganyar," ujarnya.
Ia melanjutkan, setiap shift atau biasa dijuluki uang duduk rata-rata dokter akan mendapat Rp 80 ribu.
Satu kali shift lamanya tujuh sampai sepuluh jam.
"Jadi memang teman sejawat yang bekerja di lini pertama BPJS terutama di klinik sering menyampaikan aspirasinya. Jasa medis dokter biasanya yang menentukan kebijakan masing-masing klinik, sehingga berbeda satu dengan yang lain. Tapi sebagian besar yang saya temukan rata-rata jasa dokter untuk satu pasien BPJS yang diperiksa adalah Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu," ungkapnya.
Baca: Inilah 3 Saudara Presiden Jokowi yang Sulit Telihat di TV, Adiknya Ternyata Meninggal
Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!
Baca: Hotman Paris Ungkap Keganjilan Kasus Vanessa Angel, Siapa Pejabat Menjemput Pakai Mobil Innova?
"Kalau di RS mungkin akan berbeda jasa medis per pasiennya, tapi tidak terlalu jauh berbeda. Biasanya Rp 15 ribu per pasien UGD." jelasnya kembali.
Harapan Ketua IDI terkait BPJS
Terkait BPJS dan JKN, Daeng mengungkapkan perlu adanya pembenahan. Dalam hal ini dia memberikan dua usulan penting, yakni:
- Ada standar kompensasi atau reward yang layak dan bermartabat untuk dokter dan tenaga kesehatan lain.
- Revisi besaran kapitasi dan sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) JKN sesuai dengan nilai perekonomian.
Prabowo menyinggung masalah gaji dokter saat menyampaikan pidato bertajuk "Indonesia Menang" di JCC Senayan, Jakarta, pada Senin malam (14/1/2019).
Dalam kesempatan itu Prabowo juga berjanji akan memperbaiki keadaan tersebut jika nantinya memenangi Pilpres 2019.
Prabowo meyakini, dengan menaikkan gaji dokter dan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.
"Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan layak," kata dia.
Tim Jokowi Rapat Tangkis Data Abal-abal Prabowo
Para menteri pembantu Presiden Jokowi hingga jajaran Sekretariat Presiden pada Selasa (15/1/2019) malam melakukan rapat di Komplek Istana Kepresidenan.
Rapat ini menanggapi data-data yang dilontarkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang dikhawatirkan bisa membuat panik masyarakat.
"Ini pernyataan resmi yang bisa dipertanggung jawabkan dan atas nama pemerintah. Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan, kami hanya bisa memberikan data yang valid, akurasinya bisa dipertanggung jawabkan. Kami akan rapat mengomplitkan semua data-data yang semalam disampaikan Pak Prabowo," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin melanjutkan, beberapa waktu lalu ada Tersangka Ratna Sarumpaet dengan kasus hoaks.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, jangan sampai ada lagi kasus serupa. Terlebih Jokowi berkali-kali mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak dengan damai dan penuh keceriaan.
"Siapa saja yang melakukan upaya delegitimasi terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Maka kami akan melakukan perlawanan itu," papar Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin juga menyindir kecerdasan pidato Prabowo yang di luar kepala, bahkan bisa jadi di luar otak tanpa membaca teks.
Sambil menunggu waktu yang tepat, Ali Mochtar Ngabalin menekankan pemerintah bakal menyampaikan data yang valid agar masyarakat tidak dibohongi untuk kesekian kalinya atas data yang menurutnya tidak benar.(kompas.com/tribunews.com)
Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:
Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com
Baca: Inilah 3 Saudara Presiden Jokowi yang Sulit Telihat di TV, Adiknya Ternyata Meninggal
Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!
Baca: Hotman Paris Ungkap Keganjilan Kasus Vanessa Angel, Siapa Pejabat Menjemput Pakai Mobil Innova?
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Sebut Gaji Dokter Minim, IDI dan Dokter Daerah Angkat Suara"