Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Bupati Maros Hatta Rahman memenuhi tuntutan dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, yang telah melakukan aksi mogok kerja dua hari terakhir, Selasa (18/12/2018).
Dokter yang dipimpin oleh Syahruni Sahrul menuntut tiga hal yakni, meminta Bupati Maros Hatta Rahman untuk mereformasi sistem manajemen RSUD Salewangang, merestrukturisasi manajemen, serta meminta BPK untuk melakukan audit.
Selama ini manajemen RSUD Salewangang Maros dinilai tidak pernah transparansi soal pengelolaan dan data pasien BPJS Kesehatan.
Baca: Ada 14 Adegan Diperagakan Pelaku Begal Potong Tangan di Polsek Tallo, Begini Rekonstruksinya?
Baca: TRIBUNWIKI: Sinopsis, Data, Trailer Animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse, Tayang di Makassar
Hatta mengatakan, ke depan, dokter sudah bisa mengakses data klaim BPJS Kesehatan secara langsung. Hal itu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dokter.
"Kami sepakati, operator diganti. Mulai hari user name dan password data sudah diserahkan ke pihak dokter untuk diakses. Kami harap tim bekerja maksimal karena ini menyangkut klaim BPJS," katanya.
Terkait aliran dana klaim 5 persen dari BPJS Kesehatan ke tim Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS), Hatta menyampaikan hal tersebut akan menjadi pembahasan internal Pemkab Maros.
Hatta juga akan menindaklanjuti tuntutan dokter, yang berkaitan dengan persoalan restrukturisasi manajemen RSUD Salewangang.
"Kalau soal klaim lima persen BPJS ke P3RS, itu akan dibahas secara internal. Termasuk soal resktrukturisasi manajemen rumah sakit. Persoalan dokter ini, sudah ada titik temunya. Besok layanan normal kembali," ujar Hatta.
Hal tersebut dikatakan Hatta usai melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan dokter dan manajemen RSUD Salewangang. (*)
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:
Follow juga akun instagram official kami: