Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah dapat kado tak biasa di hari ulang tahun ke-50, Rabu (07/11/2018). Kado ulang tahun Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berupa penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 diserahkan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Nurdin Abdullah. Penyerahan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik bertepatan ulang tahun Nurdin Abdullah tersebut berlangsung pada event The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (07/11/2018).
Selain berupa piala, Sulsel dan empat daerah tersebut masing-masing berpeluang mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DED). Nilainya Bisa Miliaran.
Provinsi Sulsel mendapatkan penghargaan ini melalui inovasi Sejuta Ikan (Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia) yang dijalankan Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT BPMPP DKP) Sulsel.
Kepala DKP Sulsel Sulkaf Latief yang mendampingi Nurdin Abdullah bangga dengan penghargaan tersebut. “Inovasi yang menentukan sumber daya manusia. Kenapa kami bisa sampai disini (menerima penghargaan) karena saya yakin dengan sumber daya manusia kami,” kata Sulkaf dalam cuplikan video yang diperoleh Tribun Timur saat menjadi salah satu pembicara IPS Forum 2018.
Sulkaf dan Kepala BPMPP DKP Sulsel Siti Zaleha Soebarini mendampingi NA yang hadir menerima penghargaan sekaligus meninjau booth DKP Sulsel pada Pameran Inovasi Pelayanan Publik.
Selain untuk tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan ke pemerintah kabupaten/ kota. Lima daerah di Sulsel juga menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Eksistensi (Pelayanan Kesehatan Gratis Terintegrasi) Call Centre 112 di dinas kesehatan. Layanan Antenatal Care Hipnoterapi di Dinas Kesehatan Luwu Utara (Lutra), Kelas Perahu dari Dinas Pendidikan Pangkep.
Baca: Inovasi Kelas Perahu Pangkep Dapat Penghargaan Nasional, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018
Selain itu, inovasi Papan Kontrol Kesehatan (Papa Sehat): Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah Menuju Indonesia Sehat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 81 Kalukubodo Dinas Pendidikan Takalar.
Selain penghargaan berupa piala, Sulsel dan empat daerah tersebut masing-masing berpeluang mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DED). Besarannya bisa Rp 10 miliar.
Menteri PANRB Syafruddin saat mengumumkan daftar Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, 22 Oktober 2018 lalu, mengatakan, pemenang akan diberikan alokasi dana khusus atas pencapaian itu.
“Instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang tadinya lolos top 90 kini sedang cemas menunggu apakah masuk top 40. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh akademisi dan pakar serta telah melewati tahap akhir penilaian,” jelasnya.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M Imanuddin mengaku, Kementerian PANRB selaku institusi akan memberikan program keberlanjutan bagi para pemenang top 40.
Baca: PAPA SEHAT Takalar Raih Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia.
“Saya belum bisa memberi pastinya, kalau 2019 baru di-excercise oleh Kementerian keuangan (Kemenkeu) jadi berapa-berapanya, karena yang mendapatkan dana intensif daerah itu bukan hanya kluster inovasi. Juga kluster-kluster yang lain. Kalau yang dulu itu minimal mendapatkan Rp 3,5 miliar," ujar dia.
Imanuddin menjelaskan, porsi kucuran dana diatur dalam Kemenkeu dan akan dilihat dari seberapa besar perubahan yang dibawa oleh para pemenang Top 40 ini.
“Dana intensif daerah ada bobotnya dan itu yang menentukan Kemenkeu. Semakin tinggi bobotnya, bobot itu bagaimana dia mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.
Harapan Jusuf Kalla
JK dilansir situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), https://www.menpan.go.id, mengatakan saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat.
Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha. Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik.
“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Wapres dalam sambutan pembukaan IPS Forum 2018.
Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.
Baca: Bupati Luwu Utara Terima Penghargaan dari Wapres JK
Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth.
Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering memperumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi.
Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Jusuf Kalla.
Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. “Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” jelasnya.
Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat
Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan.
Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan. “Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.
Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61.
Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp 41,15 triliun dihemat tahun 2017).
Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih.
Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program One Agency One Innovation.
Saat ini sudah terbentuk sembilan Mal Pelayanan Publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).
“Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA - melalui inovasi “Sistem EDAT untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Syafruddin.
Semua itu, menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah-rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas.
Melalui IPS Forum tahun 2018 ini dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action, katanya, menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah - partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.
Menteri berharap, momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.
“Sebagai inkubator, kami memberikan penghargaan untuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Syafruddin.
Inovasi Sejuta Ikan di Sulsel
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia.
Menteri PAN-RB Syarifuddin langsung mengumumkan Surat Keputusan (SK) Menteri PAN-RB No 636/2018 tersebut di Jakarta, Senin (22/10/2018 lalu).
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemprov, 15 inovasi pemkab, dan 10 inovasi dari pemkot. Mereka yang masuk Top 40 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99.
Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh tim evaluasi dan tim panel independen dari kalangan akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik, yang kompeten dan memiliki reputasi baik.
Pada September 2018 lalu, Syarifuddin sudah menyerahkan Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ke Pemprov Sulsel di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Begitupun ke Pemkab Lutra, Pangkep, Takalar, dan Parepare.
Top 99 dipilih setelah proses pengajuan proposal inovasi pelayanan publik dilanjutkan proses seleksi berjenjang hingga presentasi. Tercatat sebanyak dari 2.824 proposal inovasi terdaftar.
Dari jumlah itu, 1.689 inovasi diajukan ke Kementerian PAN-RB dan hanya 1.463 inovasi dinyatakan lolos tahap penilaian proposal. Selanjutnya, Tim Evaluasi melakukan penilaian proposal terhadap 1.463 inovasi dan menghasilkan 150 inovasi kepada Tim Panel Independen.
Mereka mempresentasikan inovasinya dihadapan tim dan sebagian dilakukan verifikasi lapangan. Melalui pembahasan intensif terhadap hasil penilaian proposal, tim akhirnya menentukan Top 99.
Kepala DKP Sulsel Sulkaf Latief mengatakan penghargaan untuk Sulsel atas Sejuta Ikan inovasi Sejuta Ikan yang digagas dan dijalankan BPMPP beberapa tahun terakhir ini. “Alhamdulillah, kita dapat apresiasi dari ribuan inovasi pemerintah daerah se-Indonesia,” katanya, belum lama ini.
Kepala BPMPP DKP Sulsel Siti Zaleha Soebarini menyebut inovasi yang dihadirkan instansi tersebut memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di daerah ini. Layanan jadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah.
Dari segi waktu misalnya, pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari. Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat sekitar dua hari.
Bahkan, petugas BPMPP menyediakan layanan antar sertifikat dan jemput sampel tanpa tambahan biaya. Selain itu, disiapkan layanan pengaduan pengguna jasa.
Kabupaten Pangkep mendapatkan penghargaan Top 99 berkat Kelas Perahu. “Alhamdulillah karena inovasi Kelas Perahu di bidang pendidikan. Ini hasil kerja nyata dan Kelas Perahu ini menjadi bukti kalau pendidikan di kepulauan juga diperhatikan disamakan dengan pendidikan di pegunungan dan daratan Pangkep," kata Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid, belum lama ini.
“Anak-anak pulau bisa bekerja sambil belajar. Kelas Perahu menawarkan cara efektif agar mereka bisa membantu orang tua dan juga merasakan belajar hingga sekolah di atas kelas perahu,” ujarnya menambahkan.
Pemkab Takalar meraih dua penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 melalui program pembuangan limbah sederhana dan bermanfaat (Buah Sabar) dan kesehatan melalui program papan kontrol kesehatan (Papa Sehat).
Papa Sehat inilah yang masuk Top 40. “Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Takalar, ini hasil kerja keras para ASN yang inovatif dan doa kita bersama. Dan untuk lebih mendorong terciptanya inovasi pemerintahan kami akan lakukan perlombaan pelayanan inovatif mulai tingkat kelurahan sampai kabupaten,” ujar Bupati Takalar Syamsari Kitta belum lama ini.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerima piagam untuk layanan ANC Hipnoterapi Dinas Kesehatan untuk menyembuhkan keluhan dari ibu hamil yang berjalan mulai 2017 lalu.
“Dampaknya terhadap masyarakat harus ada dan jangan pernah berhenti berinovasi,” kata Indah.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setdako Parepare, Amarun Agung Hamka, menjelaskan, Call Center 112 ini digagas Wali Kota Taufan Pawe empat tahun silam.
Layanan kesehatan gratis secara mobile menjemput warga cukup dengan menekan nomor 112. “Layanan kesehatan Call Center 112 ini didukung tim khusus yang kompeten seperti dokter, perawat, driver dan bidan,” jelasnya.(*)