Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Devo Khaddafi meminta berbagai pihak memberi kesempatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel untuk bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya.
Organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sejauh ini merasa kerja-kerja yang dilakukan TP2D masih pada batas yang bisa ditoleransi.
TP2D juga dinilai telah banyak membantu dalam mengarahkan program yang ada di SKPD lingkup Pemprov Sulsel.
Devo menegaskan hal itu merespon polemik dan sorotan sejumlah pihak terhadap tugas dan fungsi serta manfaat TP2D Pemprov Sulsel.
"Jika selama ini terdapat sedikit penyesuaian-penyesuaian kerja itu dianggap masih wajar,” jelas Devo melalui rilisnya yang diterima tribun-timur.com, Jumat (2/11/2018) malam.
Devo juga menanggapi banyaknya pemberitaan terkait TP2D yang justru menyerempet pada pribadi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Baca: Waspada Kirim Info Hoax Penculikan Anak! Polisi Tangkap 4 Penyebar Hoax Info Penculik Anak
Menurutnya, siapa saja boleh mengkritisi program pemerintah. Tetapi, ia meminta etika perlu dikedepankan.
"Jangan kita menyerang pada pribadi orang perorang. Padahal yang kita bicarakan adalah sistem pemerintahan," sebutnya.
Ia berharap polemik yang ada agar tidak melebar ke mana-mana.
Selaku kabiro humas, ia menyampaikan bahwa jika ada kritik dialamatkan pada TP2D, mereka siap berdiskusi 24 jam untuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program pemerintahan.
Polemik yang ada justru membuat OPD merasa terganggu. Padahal apa yang dikerjakan bukanlah hal yang mengganggu dan tidak perlu dipersoalkan.
"Intinya kami berharap, agar polemik ini tidak melebar. Apalagi, Pak Gub dan Pak Wagub baru satu bulan,” harap Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Makassar - Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2018-2021.
Terkait isu bahwa TP2D ikut mengatur anggaran di OPD, Devo menanggapi berdasarkan pengalaman yang diperolehnya.
Baca: 452 Korban Gempa Palu Tinggalkan Asrama Haji Sudiang
Yang dirasakan, tim ini hanya mengarahkan program. Tidak sampai mengutak-atik anggaran yang terlalu berlebihan.
“Kalau pun ada yang ditanyakan, masih pada tataran yang wajar pada tingkat efisiensi, efektivitas dan ketepatan program. Yang saya rasakan belum ada yang mengganggu hingga tingkat anggaran," paparnya.
Ia mencontohkan, pada pada saat penyusunan Pra RKA 2019, tim ini ditanyakan tentang anggaran berapa persen besarnya, kegunaanya dan sasarannya apa.