Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Calon Kepala Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Maros, Ramli Nurdin, memprotes adanya pendataan warga yang dilakukan oleh petugas, Minggu (14/10/2018).
Petugas tersebut mengaku suruhan dari pemerintah desa dan Dinas Sosial (Dinsos) Maros.
Sejumlah warga kurang mampu didata untuk diberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemberian beras miskin (Raskin).
Ramli keberatan, lantaran tindakan Pemdes dan Dinsos tersebut, tidak tepat. Apalagi musim Pilkades.
Tindakan tersebut, terkesan ditunggangi oleh kepetingan salah satu Cakades.
"Untuk apa dilakukan pendataan PKH. Momennya tidak tepat. Seharusnya jika ada pembagian bantuan, disampaikan dulu kepada warga, supaya tidak ada yang menunggangi," katanya.
Baca: Kesulitan Dapat Air Bersih, Warga Bonto Romba Maros Gotong Royong Gali Sumur
Jenis bantuan yang menyasar keluarga kurang mampu tersebut, harus diperjelas sumbernya.
Pemerintah juga harus menyampaikannya kepada warga, melalui media sosial atau pengumuman melaui masjid.
Hal itu harus dilakukan, supaya Cakades tidak merasa dicurangi.
"Program bantuan sosial, cenderung menjadi alat elit politik untuk meraih dukungan, termasuk pemilihan kepala Desa. Makanya tidak boleh ada bantuan yang keluar begitu saja, saat momen Pilkades," katanya.
Dia senang jika warga mendapat bantuan, jika sumbernya jelas.
Ramli menyayangkan dengan berjalannya program penmuktahiran data yang hampir bersamaan di Pilkades.
Pemutakhiran data yang tidak trasparan tersebut bisa berdampak konflik.
Warga juga diancam akan dicabut bantuannya, jika tidak menuruti kemauan petugas tersebut.
Dia mengarahkan, untuk memilih calon tertentu.
"Warga tidak berani melaporkan masalah ini. Mereka diancam tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Jadi warga terpaksa mengikuti kemauan oknum itu," katanya.
Baca: Pilkades Rawan Konflik, Polres Maros Lakukan Pengamanan Laiknya Pemilu
Sejumlah warga di Alatengae, juga diancam tidak akan diberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Sudah belasan tahun pemerintah menjalankan berbagai program bantuan untuk warga miskin, namun masih saja data dipermainkan dan tidak valid. Setiap tahun, petugas melakukan pendataan, tapi masih ada yang tidak dapat bantuan," katanya.
Sementara, Plt Kepala Dinas Sosial Maros, Ferdiansyah mengaku belum mengetahui jika ada pendataan keluarga miskin di Alatengae.
Pasalnya, para petugasnya juga belum pernah melaporkan adanya pendataan tersebut.
"Saya belum tahu itu, kalau ada pendataan. Saya juga baru mejabat sebagai Plt di Dinsos. Nanti saya tanyakan," katanya.