Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Saldi Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan optimistis mampu menyelesaikan proyek kereta api Makassar-Parepare pada tahun 2020.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan Nur Setiawan Sidik, saat Focus Grup Discusion (FGD) yang berlangsung di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (18/7).
Baca: Lowongan Kerja PT KAI (Kereta Api Indonesia) Terima Karyawan Tamatan SMA, Cek Sekarang
Baca: Soal Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Marusu, Begini Saran Pengadilan Negeri Maros
Nur Setiawan mengatakan, di tahun 2018 ini pihaknya sementara melanjutkan pengerjaan konstruksi dan pembebasan lahan lanjutan dari tahun 2017 lalu.
Jalur trans kereta api Makassar-Parepare yang memiliki panjang 140 km, jelas Nur Setiawan, saat ini sudah memasuki 40 persen progres konstruksi.
Untuk lahan yang dibebaskan, Balai Perkeretaapian telah membebaskan sepanjang 43 km dari total rute yang ada.
Lahan yang dibebaskan ini berada di rute Kabupaten Barru hingga Kota Parepare. Di dalam lahan yang telah dibebaskan juga sedang digenjot penimbunan dan pembangunan rel.
Baca: BPN Tunda Sosialisasi Lahan Rel Kereta Api di Marusu Maros, Ini penyebabnya
Baca: Kajati Sulselbar Pantau Proyek Rel Kereta Api di Barru, Ada Apa?
Untuk konstruksi rel, lanjut Nur Setiawan, sudah terbangun hingga 16 km, di jalur transportasi Barru, dan tahun ini rencana akan digenapkan jadi 40 km.
"Untuk pembangunan konstruksi itu lancar-lancar saja. Pasalnya lahan yang sudah ada itu sisa mendatangkan materialnya saja," ujar Nur Setiawan Sidik.
Pangkep-Maros
Lanjut Nur, khusus untuk pembebasan lahan di tahun 2018, pihaknya akan fokus pada pembebasan lahan Kabupaten Pangkep dan Maros. Jarak atau panjang jalur ini yaitu 60 km.
Baca: Kajati Sulselbar Tinjau Progres Rel Kereta Api di Barru, Ini Pesannya
Baca: Pembangunan Rel Kereta Api Sampai di Marusu Maros, Kementerian Perhubungan Ukur Lintasan
Ia menegaskan dalam pembebasan lahan, Balai Perkeretaapian hanya sebagai juru bayar kepada pemilik lahan.
Sedangkan harga hingga pembebasan dilakukan oleh Tim Appraisial yang dikoordinir Kementerian Agraria dulu Badan Pertanahan Negara (BPN).
Ia mengungkapkan selama pengerjaan pembangunan rel hingga pembebasan lahan dari 2016 hingga sekarang pemerintah telah habiskan anggaran sebesar Rp 300 miliar.
Baca: PSM Makassar - Marc Klok Tak Ikut Latihan Taktik, Ada Apa?
Baca: Sidrap United Mundur, PSM Makassar Bakal Tunggu Klub Pengganti di Piala Indonesia?
Di tahun 2018 ini, Balai Perkeretaapian akan kembali menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar untuk pembangunan rel sepanjang 40 km dan selebihnya dilakukan pembebasan lahan.