Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada dalam rangka Mewujudkan Pilkada Berintegritas Provinsi Sulsel di Ruang Pola, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (17/4/2018).
Pada kesempatan tersebut, ,kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti tampak duduk berdampingan.
Terlihat hadir Wakil Ketua KPK RI, Laode Muhammad Syarief dan Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.
Kasubdit Pencegahan KPK RI, Sugiyatno membahas masalah pencegahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 12 Pilkada serentak plus Pilgub Sulsel.
Laode M Syarif Wakil Ketua KPK saat membuka kegiatan tersebut berharap Pilkada 2018 ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang baik.
"Saya juga mengapresiasi kegiatan ini karena dapat pengawalan dari forkopimda di Sulsel," jelanya.
Laode juga menjelaskan, alasan KPK ikut andil dalam Pilkada, karena selama ini KPK hanya dikenal pada penindakannya saja, padahal KPK punya fungsi lain, sperti pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring,
Ia juga menjelaskan betapa pentingnya kegiatan tersebut, lantaran dari catatan KPK, jejak kasus korupsi yang ditangani KPK 2004-2018 sebanyak, 103 Kasus terdiri dari, 75 kasus melibatkan nupati/wali kota, dan 13 melibatkan gubernur.
"Jadi saya berharap kepala daerah yang hadir, kalau terpilih sudah bisa melaksanakan e-planning dan e-budgetting, termasuk untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi semua transparan," tandas Laode.
Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan, dirinya ingin menekankan kegiatan ini, pada program Pilkada yang berintegritas.
"Saya berharap poinnya harus kita lihat sebagai pesta demokrasi yang menggembirkan, jangan menakutkan dan mencekam karena aman dan damai, ujung proses demokrasi berkualitas. Intinya juga ASN harus netral. Mata luar negeri tertuju ke Indonesia," seru Soni.
Sementara itu, Komisoner KPU Sulsel Faisal Amir menekankan, setelah kegiatan tersebut, jaminananya pilkada di Sulsel yang diikuti 33 pasangan calon harus berintegritas, termasuk penyelenggara pemilu dan kami bersikap netral dan secara profesional.
"Akan berintegritas jika pasangan calon juga berintegritas, sehingga pembekalan anti korupsi bagian dari pembentukan integritas tersebut," katanya. (*)