Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Baju kaos memuat tulisan #2019GantiPresiden Salam Satu Periode sedang jadi pembicaraan dan dikenakan sejumlah figur publik yang kontra (oposisi) dengan Presiden RI, Joko Widodo.
Tulisan tersebut memuat pesan untuk tidak memilih Jokowi, sapaan Joko Widodo jika kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2019 hingga tahun 2024.
Jokowi yang berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, terpilih melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2014 hingga tahun 2019.
Pasangan ini pada saat itu menantang pasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa.
Pada Pemilihan dan Wakil Presiden RI yang akan digelar pada tahun depan, Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra digadang-gadang kembali menantang Jokowi bersama dengan sejumlah bakal calon lain.
Namun, entah, ide siapa untuk membuat kaos seperti ini.
Bagi yang ingin memiliki kaos seperti ini, sejumlah situs jual beli pun mulai menyediakannya.
Di Bukalapak, misalnya, dijual seharga Rp 75 ribu dan itu belum termasuk ongkos kirim atau ongkir ke alamat pembeli.
Namun, di sebuah grup percakapan WhatsApp berisi anggota dari alumni sebuah perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah, kaos tersebut ditawarkan dengan "harga infak" Rp 40 ribu.
Bahkan, Tribun-Timur.com ditawari kaos ini.
Jika berminat membeli, akan dikirim dari Solo, kampung Jokowi.
Menurut seorang alumnus yang memasarkan kaos ini, sekarang laris manis dan dia terus "banjir" pesanan.
Sebelumnya, Jokowi merespons kaos berisi pesan antidirinya.
"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019GantiPresiden di kaus," ujar Jokowi di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).
Jokowi juga berkelakar, "Masak kaus bisa sampai ganti presiden."
Terkait dengan maraknya baju kaos bertagar #2019GantiPresiden, sebuah kolase foto hoax beredar melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.
Dalam foto tersebut, Jokowi bersama dengan putra sulungnya, Kaesang Pangarep masing-masing mengenakan baju kaos putih.
Di bagian dada hingga perut, ada tulisan #2019GantiPresiden.
Lalu, mereka yang dikawal Paspampres, termasuk Kolonel Inf M Hasan tampak menunjuk sesuatu.
Entah, siapa yang membuat foto hoax ini.
Foto hoax sebenarnya adalah foto yang di bawah, nah yang di atas adalah foto asli.
Foto di atas merupakan foto milik Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden .
Terkait dengan foto hoax tersebut, belum diketahui, apakah pembuatnya akan ditangkap atau tidak.
Fadli Zon Setuju
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon sepakat penggunaan tagar #2019GantiPresiden.
Menurut Fadli, beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi pada bidang ekonomi tidak berpihak kepada rakyat.
"Saya setuju 100 persen. Tahun 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakannya itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Fadli pun mencontohkan kebijakan Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak mau ambil pusing penggunaan tagar tersebut.
"Ya orang mau bilang ganti sila-sila aja hak dia. Tapi kan kita melihat, akhirnya rakyat yang memutuskan," kata Luhut di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Luhut mengakui, selama 3,5 tahun berjalan, pemerintah bekerja tak lepas dari kekurangan.
Meski demikian ia tak ingin pemerintah lantas dicap hanya diam tak bekerja.
"Bahwa masih ada yang kurang ya tidak kami juga pungkiri. Tapi sampai kapan pun juga pasti ada yang kurang," kata Luhut.
Luhut mengungkapkan, tahu betul berbagai pencapaian pemerintah yang tak dicapai pemerintah periode sebelumnya.
"Kita memiliki success story yang sangat banyak. Saya boleh bertanggung jawab dengan itu dan saya juga ingin bertemu dengan orang yang menyatakan tidak ada success story-nya," ucap Luhut.(*)