Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI dari Partai Hanura, Mukhtar Tompo resmi menjadi pendekar Tapak Suci dalam arena Muktamar Tapak Suci XV di Makassar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Zamhari melantik Mukhtar sebagai Pendekar Kepala, dengan simbol melati hitam tiga dengan latar merah di atas sabuk hitam di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard Makassar, Kamis (22/2/2018).
Mukhtar aktif di Tapak Suci sejak pelajar.
Mukhtar berharap dapat menerapkan esensi pendekar Tapak Suci.
Menurut Mukhtar , pendekar Tapak Suci adalah sosok yang memiliki keberanian dengan sikap yang tidak menakutkan.
"Pencak silat ini unik. Di sini ada kekuatan, ada ketegasan, tapi juga ada kelembutan dan kehalusan. Seni bela diri ini pertahanan ditunjukkan justru dengan cara-cara yang lembut, tapi kokoh," katanya.
Kiprah Mukhtar Tompo
Mukhtar Tompo, pria kelahiran Balandangan, Kassi Timur, Kabupaten Jeneponto, 10 Juni 1981. Ia memulai pendidikan di SD Inpres Boyong Kecamatan Tamalatea (1987-1993). Selanjutnya pada tingkatan SMP menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto (1993-1996).
Mukhtar menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sibatua Pangkep (1996-1999). Setelah itu, Mukhtar Tompo melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia Timur.
Sejak pelajar dan Mahasiswa ia telah malah melintang di dunia pergerakan. Ia terlibat langsung dalam pemberdayaan dan advokasi rakyat kecil.
Berbekal pengalaman itulah, ia memutuskan terjun ke dunia politik. Pada Pemilu 2009, ia terpilih sebagai legislator DPRD Provinsi Sulsel pada usia 27 tahun.
Kiprah politiknya tak berhenti disitu. Kini ia merupakan Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VII DPR RI.
Mukhtar telah menjadi pesilat Tapak Suci sejak pelajar. Mental pemberani yang dimilikinya, terbentuk melalui perguruan pencak silat Muhammadiyah ini.
Tak heran, dengan modal sebagai pesilat Tapak Suci, ia berani berhadapan dengan Chappy Hakim seorang jenderal bintang empat, yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dalam suatu Rapat di Komisi VII DPR RI.