Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai mempersiapkan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah.
"Tahun depan 2018 kita adakan penerimaan CPNS dengan formasi umum," kata Menpan-RB RI Asman Abnur, di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/11/2017).
Karena ini bersifat umum, Kementrian kata Asman memberikan kesempatan kepada kabupaten dan kota serta provinsi untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan.
Menurut Asman, alasan pihaknya mendelegasikan kuota hingga formasi saat pendaftaran CPNS di daerah, karena Gubernur, Bupati dan Walikota lebih tahu kondisi wilayahnya, seperti apa kuota yang dibutuhkan begitu pun dengan kualifikasi pendidikan yang dicari, seperti dicontohkan kualifikasi kesehatan atau pendidikan.
"Kita berharap dengan peta yang benar, kita (pemerintah) tidak salah menrima calon cpns sesuai dengan yang kita kembangkan di daerah, " katanya.
Seperti dicontohkan Asman, disaat suatu daerah ingin kembangkan bidang pertambangan yang ingin dikembangkan, tapi yang diterima jisteru bukan berasl dari pendidikan pertambangan, dan bidang pertanian tapi tidak punya pns pertanian.
Olehnya itu pihaknya berharap BKD harus benar benar mengkaji bahwa seperti apa PNS yang dia butuhkan di daerah.
Penerimaan CPNS ini kata Asman akan disesuakan dengan anggaran yang disiapkan negara melalui apbd.
Disaat apbd suatu daerah memiliki belanja hingga 70 persen tentunya mendapatkan kuota yang kecil.
"Tidak mungkin negara hanya membelanjakan gaji pegawai, apa yang akan dibangun," Asman menambahkan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari F Radjamilo mengatakan pasca moratorium pihaknya mengaku kekurangan PNS.
Saat ini, sekitar 2600 orang dibutuhkan oleh Pemprov Sulsel untuk semua kualifikasi.
"Kuota ini sudah masuk kesehatan, umum, ekonomi, petugas teknis dan lainnya," ujar Ashari.
Ia pun berharap dengan penerimaan CPNS ini, posisi yang ditinggal pensiun oleh pegawai segera terisi.
Hanya saja, kata Ashari kabar yang ia ketahui tentang akan dilaksanakan penerimaan ini masih ia dengar melalui media.
"Sampai saat ini belum ada permintaan dari Kementerian atau pemberitahuan soal penerimaan ini," ujarnya.
CPNS Kemenkumham
Siapa saja pendaftar atau pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI yang lulus?
Dari 1.116.138 yang mendaftar sejak proses awal, akhirnya diputuskan sebanyak 17.521 pelamar dinyatakan diterima atau lulus.
Kemenkumham pun telah meliris nama-nama pelamar yang lulus sejak, Kamis (9/11/2017) malam hingga Jumat (10/11/2017) dini hari.
Dari 17.521 pelamar yang lulus, sebanyak 14.000 pelamar untuk tingkat pendidikan SMA, pelamar D3 berjumlah 30 orang, pelamar dokter umum berjumlah 33, dan pelamar S1 berjumlah 3.458.
Pengumuman kelulusan diunggah melalui https://cpns.kemenkumham.go.id/.
Namun, kini muncul masalah sebab laman tersebut sangat sulit diakses dikarenakan banyaknya pengakses.
Jika anda ingin melihat pengumuman, anda tak perlu khawatir jika laman tersebut tak bisa diakses sebab pengumuman kelulusan bisa diunduh (di-download) melalui Dropbox dan Google Drive pada link di bawah ini.
DOWNLOAD PENGUMUMAN KELULUSAN CPNS KEMENKUMHAM RI atau https://www.dropbox.com/sh/ker8wybep65m64y/AABvcu4QoyNXKEy1kRJxfg3ea?dl=0
DOWNLOAD PENGUMUMAN KELULUSAN CPNS KEMENKUMHAM RI
Namun, jika ingin mengunjungi langsung laman CPNS Kemenkumham dan lihat pengumuman, silakan klik link di bawah ini.
Berdasarkan pengumuman Kemenkumham RI, mereka yang lulus adalah pelamar atau pendaftar yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai, hingga mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Mereka diluluskan berdasarkan hasil intergrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
Selamat bagi anda yang dinyatakan lulus.
Namun, perlu diketahui, Kemenkumham RI menegaskan 6 poin yang harus diperhatikan setelah pengumuman kelulusan.
1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diusulkan proses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
2. Apabila dalam jangka waktu tanggal 13-16 November 2017 peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan.
6. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Bagi anda yang lulus pula, silakan melakukan peng-input-an data sebelum pemberkasan ulang melalui laman https://cpns.kemenkumham.go.id/ mulai Minggu (12/11/2017) hingga Kamis (16/11/2017).
Juga melengkapi dan membawa dokumen (lihat pengumuman melalui tweet di bawah ini) ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI mulai Senin (13/11/2017) hingga Kamis (16/11/2017), sesuai dengan jam kerja.
Keluarga Menteri Gugur
Menkumham RI, Yasonna Laoly mengaku jika proses penerimaan CPNS berjalan profesional dan transparan.
Bahkan, saking profesional dan transparan, keluarga Yasonna malah tak lulus.
"Ada keluarga saya sendiri di tes terakhir dia kalah,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis kemarin.
Yassona mengatakan, jika ditemukan ada oknum yang kedapatan berusaha berbuat curang, Kemenkumham RI tidak segan untuk melaporkannya kepada polisi.
Ia juga menjamin transparansi dalam tes hingga pengumuman akhir, yakni dengan menunjukan nilai akhir yang didapat para peserta di pengumuman tersebut.
Yasonna juga mengklaim Kementerian Pertahanan telah mengusulkan standardisasi tes CPNS Kemenkumham sebagai standar minimal (benchmark) untuk kementerian lainnya.(*)