Baca tanpa iklan
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar, Wasis Prabowo, telah digeser, Selasa (18/7/2017).
Wasis Prabowo digeser menjadi Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran BPKP dan digantin oleh Arif Ardyanto sebagai Kepala BPKP Sulbar.
Proses pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan Kepala BPKP Sulbar yang baru, dilangsungkan di Aula Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Selasa (18/7/2017).
Deputi Investasi BPKP Pusat Iswan Helmi dalam sambutannya mengatakan, selama BPKP Sulbar enam tahun berkiprah di Bumi Manakarra, Pemerintah Daerah mengalami peningkatan grafik yang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI tahun 2017.
“Dari tujuh Pemda dan dari dua peraih WTP meningkat hingga enam pemda yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian," katanya dalam sambutannya.
Ia berharap, Pengelolaan keuangan desa di Pemprov Sulbar, dapat terus dipantau dengan baik melalui aplikasi sistem keuangan desa (Simda) yang telah di launching.Dimana saat ini, salah satu kabupaten yakni Kabupaten Mamasa menjadi pilot proyek atau menjadi teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia terkait Sistem Keuangan Desa.
"Diharapkan Gubernur bersama jajaran dan para Bupati dapat menginstruksikan kepada Inspektorat terkait pengelolaan dana desa dengan intensif agar dapat terus mendorong pusat kegiatan desa( Puskesdes) dan peningkatan profesionalisme pegawai pengelola keuangan negara, daerah dan Aparat pengawasan intern pemerintahan ( PKN-APIP) sebagai penentu dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik atau Good Governance," harapnya.
Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa Sulbar boleh berbangga atas teroboson sistem tersebut, karena dapat menajdi sebuah acuan program kegiatan desa Se Indonesia. Untuk itu, Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) sekiranya dapat terus dipertahankan oleh Provinsi Sulbar.
"Saya berharap kepada pejabat baru, untuk kerja sama kita semakin baik dan memberikan hasil yang baik lagi, tentunya, karena sudah kita ketahui Provinsi Sulbar sudah mendapatkan opini WTP tiga kali berturut-turut," ujar Enny.
Selain Wakil Gubernur Sulbar, turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, Kepala BNN Brigjen pol Dedi Sutarya, Bupati Mateng .H Aras Tammauni, para Wakil Bupati dan Ketua DPRD se Sulbar.
Kakanwil Agama Sulbar Muhdin, Kabinda Sulbar Hamzah, Kasrem 142 Tatag Supriono, Perwakilan Polda Sulbar, Kepala Pertahanan Provinsi Sulbar Rudianto, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, pimpinan Instansi vertical, dan forkopimda.