Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menengarai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto terlibat dalam dugaan suap pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik alias e-KTP.
Hal itu muncul setelah Boyamin bertemu dengan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos di Singapura pada 2013.
Selain bertemu dengan Paulus Tannos, Boyamin juga bertemu dengan pihak Kemendagri.
"Saya yakin Setya Novanto terlibat korupsi e-KTP dengan beberapa fakta," ujar Boyamin kepada Tribunnews, Rabu (8/3/2017).
KPK pernah memeriksa Paulus Tannos sebagai saksi untuk tersangka IR (Irman) pada November 2016.
Saat itu keterangan Paulus Tannos dibutuhkan oleh penyidik karena perusahaannya ikut menggarap proyek senilai Rp 6 triliun itu.
Proyek e-KTP tersebut digarap lima perusahaan yang tergabung dalam konsorsium: PT PNRI (pencetakan), LEN Industri (alih teknologi, AFIS), Quadra Solution (hardware dan software), Sucofindo (bimbingan teknis). Sandipala milik Paulus kebagian porsi pencetakan.
Tersangka Irman adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya hingga menyebabkan negara rugi Rp 2 triliun saat menggarap proyek tersebut.
Menurut Boyamin, Setya Novanto berperan dalam penyusunan anggaran e-KTP di APBN.
Dia juga diduga mengatur pertemuan-pertemuan yang dilakukan di DPR dan Hotel Sultan.
Boyamin juga menduga bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong yang sebelumnya disebutkan dalam surat dakwaan yang beredar adalah kaki tangan Setya Novanto.
Ia menyebut Setya Novanto melalui Andi Narogong mengatur tender proyek di E KTP di Kemendagri.
Boyamin mengatakan Andi Narogong mengatur tender untuk menghasilkan pemenang dengan harga yang digelembungkan.
Setya Novanto juga diduga ikut menikmati keuntungan dari pengadaan peoyek e-KTP berupa sebagai pihak yang menguasai Chip e-KTP.