Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM-Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel, Irman Yasin Limpo terus memperjuangan tunjangan kinerja atau Pakasi guru. None, sapaan Irman YL, menganggap logika anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak tepat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat Badan Anggaran di Sekretariat DPRD Sulsel, Jumat (11/11) siang.
None mengakui tetap akan memperjuangkan tunjangan Pakasi di rapat pembahasan dengan Komisi E DPRD Sulsel.
“Selalu ada jalan menuju Roma, jika Sekretariat Pemprov Sulsel dan anggota badan anggaran DPRD Sulsel tak setujui, kita bahas lagi di Komisi E. Saya yakin komisi E mau meningkatkan derajat kesejahteraan guru,” ujar None, Sabtu (12/11/2016).
Mantan Kepala Badan Diklat Pemprov Sulsel ini menganggap guru bisa mendapatkan anggaran Pakasi dari anggaran pendidikan gratis.
"Tahun depan tidak ada lagi pendidikan gratis untuk SMA dan SMK serta SLB, kenapa itu tidak dialihkan ke Pakasi guru," ujar None. (*)
Baca berita selengkapnya di Tribun LIpsus edisi cetak Tribun Timur, Minggu (13/11/2016).