MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Pangkep) diyakini masih berpusat pada sistem sentralistik.
Tiga sektor wilayah, daratan (reguler) pegunungan dan kepulauan (remote)
yang di miliki oleh kabupaten tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh
pemerintah setempat.
Program "Bermutu" sejak 2009 lalu, hasil kerja sama antara Pemda dan
pemerintah pusat juga tidak berjalan maksimal. "Dikhawatirkan, jika
kondisi tersebut terus berlanjut akan terjadi kesenjangan pendidikan
antara di kota dan di kepulauan," ujar Syahruddin Hattab saat melakukan
ujian promosi doktor dalam bidang ilmu administrasi publik di gedung
Program Pascasarjana (PPs) UNM, Makassar, Selasa, (19/3).
Padahal lanjut dia sebagai anak bangsa, warga yg di pulau dengan di kota
memiliki hak yang sama dalam memeroleh pendidikan termasuk berupa
fasilitas.
"Seharusnya tak ada diskriminasi pelayanan pendidikan. Bila perlu tenaga
pengajar di pulau memiliki kesejahtraan yang lebih besar dibanding di
kota," kata Syahruddin.
Dosen Universitas Tadulako Palu ini mengungkapkan lebih dari itu, selain
pelayanan pendidikan yang diskriminatif di Pangkep kata dia masih
banyak tenaga pengajar yang juga masih tak sesuai bidangnya.
Ini menujukkan bahwa masih rendahnya tingkat profesionalisme guru di
daerah tersebut. Ditambah lagi, rendahnya jumlah guru yang
tersertifikasi.
"Dari 1209 guru SMP baru 410 atau 34 persen diantaranya yang baru tersertifikasi," ujarnya.
Olehnya, tambah Syahruddin tugas dari pemerintah setempatlah yang harus
mendukung sepenuhnya setiap program-program yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
"Untuk membenahi kualitas pendidikan, nuansa politis harus
dikesampingkan. Antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus
sinkron," ujar pria 53 tahun ini. (*)
Kualitas Pendidikan di Pangkep Tidak Menyentuh Tiga Sektor
Penulis: Suryana Anas
Editor: Muh. Taufik
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger