Jabatan Direktur IPAL PDAM Makassar Dihapus? Tak Masuk Lelang BUMD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Posisi Direktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar kemungkinan dihapus.

Posisi ini tidak diakomodasi dalam seleksi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jabatan Direktur IPAL di PDAM Makassar mulai dihadirkan pada tahun 2022, tepatnya saat periode kedua Wali Kota Makassar Danny Pomanto. 

Saat itu, Pemkot Makassar membuka lelang jabatan untuk posisi tersebut sebagai bagian dari persiapan pengelolaan IPAL Losari, proyek strategis nasional.

Direktur IPAL pertama menjabat adalah Ayman Adnan, ditunjuk untuk mengelola operasional IPAL Losari di bawah PDAM Makassar. 

Jabatan ini sempat dianggap penting karena menyangkut pengelolaan limbah domestik di wilayah pesisir Makassar, terutama kawasan Metro Tanjung Bunga.

Baca juga: 8 Plt Kepala Dinas Bersaing di Lelang Jabatan Pemkot Makassar

Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkot Makassar, Muh Amri, membenarkan tidak ada posisi Direktur IPAL dibuka dalam seleksi.

Untuk PDAM, hanya empat posisi direksi dibuka.

Antara lain, Direktur Utama, Direktur Umum dan Pelayanan, Direktur Teknik, serta Direktur Keuangan.

“Direktur IPAL untuk seleksi sekarang tidak diisi. Arahan terakhir akan dihilangkan jabatan itu,” ungkap Amri kepada Tribun-Timur via telepon, Senin (25/8/2025).

Amri belum mengetahui pasti alasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghapus posisi tersebut. 

Appi sapaan akrab Munafri Arifuddin ialah Wali Kota Makassar pemenang Pilkada 2024 bersama wakilnya Aliyah Mustika Ilham. 

Aliyah Mustika adalah politisi Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI dua periode (1 Oktober 2014-30 September 2019) dan (1 Oktober 2019-30 September 2024). 

Ia juga istri Wali Kota Makassar dua periode (8 Mei 2004-8 Mei 2009) dan (8 Mei 2009-8 Mei 2014).

Muh Amri menduga hal ini berkaitan dengan pengelolaan IPAL Losari.

Pemkot Makassar masih mengkaji pengelolaan proyek strategis nasional itu, apakah diserahkan ke PDAM atau tetap di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Masih sementara dikaji, saat ini kan asetnya dikuasai Dinas PU,” ujar Amri.

Jumlah direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Dalam regulasi itu, jelas Amri, jumlah direksi ditentukan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Makassar, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD.

“Terkadang ada penyesuaian, disesuaikan dengan tantangan BUMD ke depan,” katanya.

Pendaftar Capai 804 Orang

Jabatan Direksi dan Dewas Perusda Kota Makassar jadi incaran. 

Hari terakhir, hingga pukul 16.30 Wita, tercatat 804 calon pendaftar telah registrasi akun.

Dari jumlah itu, 174 orang sudah memfinalisasi pendaftaran. 

Artinya, masih banyak calon peserta belum mengunggah dokumen persyaratan.

Pendaftaran dilakukan secara online. 

Seluruh berkas diunggah melalui website yang disiapkan. 

Batas akhir pendaftaran Senin (25/8/2025) pukul 23.59 Wita.

Tim mengidentifikasi peserta yang sudah mengunggah dokumen tetapi belum memfinalisasi lamaran.

“Banyak pendaftar sudah upload berkas tapi belum memfinalisasi pendaftaran. Itu harus diklik supaya masuk ke sistem,” kata Amri.

Ia menambahkan, “Kalau tidak diklik, tidak terhitung sebagai pendaftar. Jadi kita tracking dan hubungi mereka supaya difinalkan.”

Ketua Timsel, Prof Aswanto mengatakan, panitia akan verifikasi tahap kedua untuk mencocokkan syarat pendaftaran dengan dokumen pelamar.

“Pengumuman insyaallah kita lakukan pada Kamis mendatang,” katanya.

“Kita tidak perpanjang pendaftaran. Tim sudah ditambah untuk membantu verifikasi administrasi,” sambungnya.

Prof Aswanto menyebut pelamar didominasi warga Makassar. 

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2025 mencapai sekitar 1.482.354 jiwa.

Angka ini menempatkan Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sekaligus pusat pertumbuhan utama di kawasan timur Indonesia.

Makassar memiliki peran strategis dalam sektor jasa, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. 

Dengan luas wilayah sekitar 199,26 km⊃2;, kepadatan penduduknya cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahun.

(Siti Aminah/Sukmawati Ibrahim).