Warga Pati Kumpul Rp148 Juta Ongkos Berangkat ke Jakarta Demo di KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah tetapkan jadwal unjuk rasa di epan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka sedang penggalangan dana untuk biaya keberangkatan dari Pati ke Jakarta.

Untuk sementaram donasi terkumpul sudah Rp148.625.999.

Donasi sebanyak itu terkumpul sejak tanggal 19 - 24 Agustus 2025.

Di Posko Masyarakat Pati Berdatu di sisi utara Alun-alun Simpang Lima Pati, terpajang angka donasi pada papan tulis.

Di sudut bawah papan tulis tertera nomor rekening atas nama Teguh Istiyanto yang merupakan koordinator aksi.

Bagi warga yang hendak mengirim donasi via transfer bisa melalui rekening tersebut.

Di posko tersebut juga terdapat kotak kaca berisi uang, sebagai wadah untuk warga yang hendak menyumbang.

Di bawah kota kaca terdapat tulisan 'Penggalangan Donasi Rp 5.000 Rupiah dari Masyarakat Pati Bersatu untuk Aksi Demo di Gedung KPK RI Jakarta'.

Koordinator aksi Teguh Istiyanto mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada warga yang sudah menaruh kepercayaan kepada pihaknya.

Pasalnya perjuangan yang selama ini pihaknya lakukan mendapat dukungan secara nyata dari warga melalui donasi yang berlangsung secara suka rela.

"Mohon diingat kami tidak meminta, kalau meminta kami yang datang. Tetapi kami cuma memohon bantuan," kata Teguh.

"Kami sediakan tempat bagi orang yang mau membantu karena kesadaran diri," kata dia.

Hal itu menjadi alasannya menolak mendatangi rumah-rumah.

"Kami ingin membuktikan bahwa kami didukung oleh warga dan warga yang donasi murni dari hati," kata Teguh Istiyanto.

Untuk saat ini, katanya, selain pihaknya masih mengumpulkan donasi, juga fokus aksi mengirim surat secara serentak ke KPK agar segera menetapkan tersangka Bupati Pati Sudewo.

Setelah itu baru pihaknya menyusun teknis aksi di Gedung KPK RI Jakarta.

Rencananya, pihaknya akan melakukan aksi pada tanggal 2 dan 3 September 2025 di Jakarta.

Dalam aksi nanti pihaknya akan unjuk rasa di depan Gedung KPK Jakarta.

"Kami menurut rencana awal berangkat 31 Agustus 2025. Tanggal  1 September istirahat tanggal 2 September aksi di KPK dan tanggal 3 sowan Presiden Prabowo," kata dia.

"Kami hitung ternyata semula empat hari sejak berangkat, ternyata membengkak. Rencana berangkat jadinya tanggal 1 September 2025," kata Teguh.

Untuk keberangkatan ke Jakarta pihaknya akan menyesuaikan dana yang terkunpul dari donasi.

Sebab, katanya, pihaknya tidak memiliki dana selain donasi uang dari kesadaran warga.

"Untuk donasi ada laporan pertanggungjawaban. Kami juga merekap setiap hari kami laporkan," kata Teguh. 

Bupati Pati dipanggil KPK

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Jumat (22/8/2025) kemarin.

Sudewo akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dari pemeriksaan Sudewo hari ini.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023.

Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), D Ion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.

KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.

“Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Keterlibatan bupati Pati

Kasus korupsi DJKA ini kembali muncul ke permukaan menyusul unjuk rasa masyarakat Pati yang menuntut Sudewo mengundurkan diri akibat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan.

Di tengah ramainya unjuk rasa di Pati, KPKmengungkap bahwa Sudewo diduga menerima uang korupsi proyek jalur kereta api yang dikerjakan DJKA Kemenhub.

Hal ini diungkapkan Budi menanggapi pertanyaan soal perkembangan kasus yang terkuak dari operasi tangkap tangan pada 2023 lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com