Realisasi PBB-P2 Maros Masih Rendah: Target Rp40,7 Miliar, Baru Terkumpul Rp10,7 M

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Maros masih rendah.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros per 21 Agustus 2025, capaian PBB-P2 baru Rp10,7 miliar.

Angka ini baru 26 persen dari total target sebesar Rp40,7 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Gedung Serbaguna Maros, Senin (25/8/2025).

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengingatkan seluruh kecamatan untuk segera memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Baca juga: Sektor Kesehatan Dominasi PAD Maros, RSUD dr La Palaloi Setor Rp41,4 Miliar

“Jangan sampai ada uang yang mengendap dan tidak disetor. Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim. Tolong dicek lagi,” ujarnya.

Kecamatan Maros Baru baru merealisasikan 26 persen.

Masih ada sekitar Rp653 juta yang belum terbayarkan.

Kecamatan Bontoa juga baru mencatat realisasi 24 persen.

Masih ada sisa Rp733 juta yang belum terbayarkan.

Kecamatan Turikale sudah mencapai 39 persen, namun masih ada Rp1,9 miliar pajak yang belum dibayarkan.

Di Kecamatan Marusu, capaian baru 25 persen.

Tersisa Rp5,1 miliar yang belum terbayarkan.

Kecamatan Lau Baru juga masih rendah, yakni 16,34 persen.

Masih ada Rp940 juta yang harus segera ditagih.

Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Kecamatan Mandai.

Realisasi pajaknya baru 8,18 persen, atau masih ada Rp20 miliar yang belum tercapai.

Kecamatan Tanralili juga baru 25,71 persen dengan sisa Rp1,6 miliar yang belum masuk kas daerah.

Kecamatan Moncongloe baru merealisasikan 20,62 persen.

Masih ada Rp3,07 miliar yang belum dibayarkan.

“Kendala utama karena banyak yang membayar mendekati jatuh tempo,” kata Mantan Kepala Dinas PUTRPP itu.

Waktu dua bulan ke depan harus dimaksimalkan agar target tidak kembali meleset seperti tahun lalu.

Selain sektor PBB, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga masih rendah capaian PAD-nya.

Dinas Pariwisata, baru mengumpulkan Rp1,8 miliar atau 20,25 persen dari target Rp9 miliar

“Hal ini disebabkan minimnya kunjungan wisatawan,” bebernya.

Begitu juga Dinas PUPR pada retribusi persetujuan pemabangunan gedung (PBG) yang baru mencapai Rp2,8 miliar atau 33,20 persen dari target Rp8,5 miliar.

“Hal inj karena dihapuskannya PBG untuk perumahan subsidi,” sebutnya.

Kepala Bapenda Maros, Ferdiansyah, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim optimalisasi pajak ke 14 kecamatan mulai 19 Agustus hingga 30 September 2025.

“Kami juga melayani pembayaran PBB secara online agar lebih mudah diakses masyarakat,” jelasnya.