Jika RMS Mundur dari NasDem, Bakal Tinggalkan Pendapatan Rp3 Miliar Per Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Rusdi Masse Mappasessu akan melepas pendapatan fantastis jika benar meninggalkan Partai NasDem.

Bupati Sidrap periode 2008-2013 ini masih berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Rusdi Masse menerima gaji pokok Rp16 juta dan uang tunjangan Rp59 juta setiap bulan sebagai anggota DPR RI.

Gaji setahun mencapai Rp900 juta. 

Selain itu Rusdi Masse juga menerima dana aspirasi sebesar Rp450 juta.

Dana aspirasi diterima anggota DPR RI lima kali dalam setahun.

Totalnya mencapai Rp2,25 miliar. 

Ada pula dana kunjungan daerah pemilihan sebesar Rp140 juta.

Baca juga: Siapa Gantikan Rusdi Masse di DPR JIka Hengkang dari Nasdem? Putri Dakka Coret Merah

 Jika ditotal nilaninya sekitar Rp3 miliar lebih.

Jika Rusdi Masse mundur dari Nasdem, maka ia juga mengundurkan diri dari Senayan.

Rusdi Masse berstatus anggota DPR RI Fraksi Nasdem periode 2024–2029.

Ia terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III dengan raihan 161.301 suara pada Pemilu 2024.

Torehan tersebut menobatkannya sebagai peraih suara terbanyak di dapil, sekaligus mengantarkan Nasdem meraih dua kursi sekaligus.

Viral Video Rusdi Masse Pakai Lagu Pengunduran Diri

Viral video Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu.

Video itu diawali potongan video Rusdi Masse saat berpidato di pembukaan rapat kerja nasional Nasdem di Makassar Jumat (8/8/2025) pekan lalu.

"Ini persembahan DPW Nasdem Sulsel," kata Rusdi Masse.

Setelah itu, video memutar momen Rusdi Masse bersama Ketua Umum Surya Paloh.

Fatmawati Rusdi tampak menangis dalam video itu.

Video itu diringi lagu berjudul Mencari Alasan karya Aidit OB, Lukman S dan Rahim Oathman

"Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan," demikian bunyi lagu tersebut.

Video itu pun memunculkan spekulasi di publik.

Banyak yang mengait-kaitan video itu dengan isu kepindahan Rusdi Masse ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Belum ada komentar dari DPW Nasdem Sulsel soal video viral itu.

Hingga berita ini diterbitkan, Tribun Timur masih mencoba meminta komentar dan penjelasan dengan pengurus DPW Nasdem Sulsel.

Isu Rusdi Masse pindah ke PSI mencuat sejak awal Januari 2025 lalu.

Nama Rusdi Masse berkibar di Sulsel seusai Pemilu 2024 lalu.

Mantan Bupati Sidrap itu berhasil mengantar Nasdem menang Pemilu 2024 di Sulsel.

Gaji Anggota DPR RI

Pada 2021 lalu, Krisdayanti, penyanyi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan besaran gaji yang ia terima sebagai wakil rakyat.

Diketahui, Krisdayanti duduk sebagai anggota Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan periode 2019-2024.

Dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Krisdayanti mengungkapkan besaran gaji dan tunjangan yang ia peroleh kepada Akbar Faizal, mantan anggota DPR.

Gaji anggota DPR menurut Krisdayanti

Krisdayanti mengungkapkan, setiap bulan ia menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta.

"Setiap tanggal 1 (dapat) Rp 16 juta, tanggal 5 (dapat) Rp 59 juta, kalau enggak salah," kata Krisdayanti, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Krisdayanti juga menyebut sejumlah uang yang diperoleh sebagai dana aspirasi dan uang kunjungan dapil.

"Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya uang negara. Dana aspirasi kita itu Rp 450 juta, lima kali dalam setahun," katanya lagi.

Dana reses bukan pendapatan pribadi

Sementara itu, untuk uang kunjungan dapil atau daerah pilihan, Krisdayanti mendapat uang sekitar Rp 140 juta.

"Saiki kita Rp 140 juta. Delapan kali dalam setahun," tutur Krisdayanti.

Belakangan, Krisdayanti meralat ucapannya soal dana aspirasi atau dana reses yang diterima oleh para anggota DPR.

Ia meluruskan bahwa dana reses bukanlah pendapatan pribadi para anggota Dewan.

"Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing," kata Krisdayanti, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Lantas, berapa gaji dan tunjangan para anggota DPR?

Gaji dan tunjangan anggota DPR

Gaji dan tunjangan anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Berikut rinciannya:

Gaji pokok

Anggota DPR: Rp 4.200.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 4.620.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 5.040.000 per bulan

Tunjangan melekat

Tunjangan istri/suami (10 persen dari gaji pokok)

Anggota DPR: Rp 420.000 per bulan

Anggota DPR merangkap

Wakil Ketua: Rp 462.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 504.000 per bulan

Tunjangan anak (2 anak x 2 persen dari gaji pokok)

Anggota DPR: Rp 168.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 184.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 201.600 per bulan

Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Tunjangan jabatan Anggota DPR: Rp 9.700.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 15.600.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 18.900.000 per bulan

Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa per bulan

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813

Tunjangan lain

Tunjangan kehormatan

Anggota DPR: Rp 5.580.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 6.450.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 6.690.000 per bulan

Tunjangan komunikasi

Anggota DPR: Rp 15.554.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 16.009.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 16.468.000 per bulan

Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran

Anggota DPR: Rp 3.750.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 4.500.000 per bulan

Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 5.250.000 per bulan

Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

Asisten anggota: Rp 2.250.000

Biaya perjalanan Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Fasilitas lain

Setelah pensiun, anggota DPR juga akan menerima uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok dan tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan.

Anak RMS Ketua PSI

Muammar Ferirae Gandi Rusdi anak dari Rusdi Masse yang terpilih sebagai Ketua PSI Sulsel.

Muammar Ferirae Gandi merupakan anak sulung dari pasangan Rusdi Masse (Ketua Nasdem Sulsel) dan Fatmawati Rusdi (Wakil Gubernur Sulsel).

Informasi yang dihimpun Tribun Timur, Muammar Ferirae Gandi masih berusia 19 tahun.

Muammar Ferirae Gandi lahir di Jakarta, 4 Februari 2006.

Sebelumnya, PSI mengganti pucuk pimpinan DPW Sulsel. 

Figur muda yang juga putra Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu (RMS).

Dia adalah Muammar Ferirae Gandi Rusdi.

Muammar Ferirae Gandi Rusdi telah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di bawah komando Kaesang Pangarep. 

Ia bahkan turut hadir langsung dalam Kongres PSI 2025 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada 19–20 Juli.

Berdasarkan data resmi yang diakses Tribun-Timur melalui laman KPU (https://infopemilu.kpu.go.id), nama Muammar Ferirae tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulsel.

Muammar menggantikan Muhammad Surya yang sebelumnya menjabat Ketua PSI Sulsel.

Bahkan, Muammar hadir langsung dalam pelaksanaan Kongres PSI 2025 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, 19–20 Juli kemarin. 

Hal itu diketahui setelah Muammar Ferirae Gandi Rusdi berpose bersama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Dalam foto yang beredar, keduanya tampak mengenakan kemeja putih seragam, berdiri berdampingan dengan latar belakang panggung Kongres PSI 2025.

Terkait masuknya nama Muammar Ferirae sebagai Ketua DPW PSI Sulsel, Ketua Harian PSI Sulsel, Rahman Syah, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPP PSI.

"Itu sudah menjadi ranah DPP PSI," ujar Rahman Syah singkat saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Tak hanya Muammar, Mantan kontestan Pilwali Makassar 2018, Indira Mulyasari Paramastuti masuk struktur kepengurusan. 

Indira mengemban jabatan strategis sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel.

Mantan politisi Partai Nasdem itu menggantikan posisi Maqbul Halim yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel. 

Kembalinya Indira ke ranah politik ditandai dengan kehadirannya langsung dalam Kongres PSI 2025 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada 19–20 Juli 2025.

“Kami ditugaskan untuk menyusun dan merampungkan struktur kepengurusan PSI di Sulsel. Ini amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Indira saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Indira dikenal publik Sulsel sebagai sosok perempuan yang aktif dalam berbagai bidang, baik pemerintahan maupun politik. 

Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Umum (Dirum) PDAM Kota Makassar di era pemerintahan eks Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Di kancah politik, Indira Mulyasari pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada Pilkada 2018. 

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar periode 2014–2019 dari Partai Nasdem.

Penunjukan Indira sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel dilakukan bersamaan dengan masuknya Dr Rahman Syah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Gowa itu ditunjuk sebagai Ketua Harian PSI Sulsel. 

Rahman Syah sebelumnya merupakan kader Partai Perindo.

Jauh sebelum itu, Rahman Syah merupakan politisi Partai Golkar.

Menurut Rahman, Kongres PSI 2025 memberikan mandat yang jelas bagi pengurus di daerah.

"Di antaranya, menjalankan amanah Kongres PSI Solo secara menyeluruh," kata Rahman Syah. 

Selanjutnya, melakukan konsolidasi kelembagaan dan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di semua tingkatan.

Lalu, mensosialisasikan perubahan logo dan simbol partai, serta identitas baru PSI sebagai partai super terbuka bagi semua kalangan.

"Menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan dalam tubuh PSI," tandasnya.

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Selatan (DPW PSI Sulsel), Muhammad Surya masuk dalam salah satu formatur. 

“Betul, SC telah menetapkan tim formatur tadi sore,” ujar Anto Suyuti, wakil sekretaris DPW PSI Sulsel.

Ia akan mendampingi Kaesang Pangarep untuk menyusun kepengurusan. 

Selain Surya, ada juga formatur yakni Raja Juli Antoni, Grace Natalie, Bagus Panuntun, Christian Widodo, dan Septianus Lobat. 

Kaesang Pangarep resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2025–2030. 

Ia memenangkan pemilihan internal partai dengan raihan suara mayoritas 65,28 persen, berdasarkan hasil pemilu kader yang melibatkan 157.579 peserta dari total 187.306 pemilih terverifikasi di seluruh Indonesia.

Pemilihan ketua umum dilakukan secara online (e-voting) selama sepekan, dari tanggal 12 hingga 18 Juli 2025, yang menjadi bagian penting dari Kongres Nasional PSI.

Dua kandidat lain yang turut bersaing adalah Ronald A. Sinaga, yang memperoleh 22,23 persen suara, dan Agus Mulyono Herlambang, dengan raihan 12,49 persen suara.

Kemenangan Kaesang sudah terlihat sejak awal proses penghitungan, terutama berkat dukungan kuat dari wilayah Jawa Tengah, yang menjadi basis elektoral utamanya.

Setelah pengumuman hasil pemilihan, PSI langsung membentuk Tim Formatur untuk menyusun struktur kepengurusan baru periode 2025–2030.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penataan organisasi partai yang lebih solid dalam menghadapi tantangan politik nasional, termasuk persiapan menuju pemilu mendatang.

Kongres Nasional PSI 2025 menjadi momentum konsolidasi dan transformasi internal partai.

Dengan terpilihnya kembali Kaesang Pangarep, PSI menegaskan komitmennya untuk menjadi rumah politik anak muda yang progresif, terbuka, dan siap menghadapi lanskap politik nasional yang terus berkembang.

“Kemenangan ini bukan kemenangan saya pribadi. Ini kemenangan kita bersama, kemenangan ide-ide baru, keberanian anak muda, dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif,” kata Kaesang dalam pidato kemenangannya.

Dalam pidato penutupan Kongres, Ketua Dewan Pembina PSI Jefrie Geovanie menyebut bahwa PSI berhasil bertahan bahkan tumbuh dari tekanan elektoral yang berat, khususnya pasca hasil pemilu 2019 yang hanya meraih 1,89 persen suara secara nasional.

Pada Pemilu 2024, elektabilitas PSI naik menjadi sekitar 2,8 persen, sebagian besar berkat dukungan simbolik politik Jokowi dan keluarganya.

“Kalau tidak ada Kaesang, bisa jadi PSI tidak punya cukup alasan untuk tetap eksis. Tapi hari ini kita buktikan, PSI bukan hanya bertahan, tapi siap melesat,” ujar Jefrie.(*)