Evaluasi APBD Makassar: Dinas PU, Dispora, DLH Masuk Zona Merah Serapan Belanja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Delapan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar masuk kategori rendah dalam serapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar per 12 Agustus 2025 menempatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di posisi terbawah.

Kinerja fisik dan keuangan Dinas PU tertinggal dibandingkan 34 OPD lainnya di luar kecamatan dan bagian. 

Dinas menangani infrastruktur kota ini baru menyerap belanja 4,60 persen atau Rp42,1 miliar dari Rp916,5 miliar pagu anggaran.

Posisi berikutnya ditempati Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan serapan 13,61 persen atau Rp16,2 miliar dari Rp119,3 miliar anggaran.

Demikian kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan, dalam Monitoring Evaluasi APBD 2025 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (13/8/2025).

Delapan OPD tersebut masuk dalam zona merah serapan belanja, karena belum mencapai ambang batas ideal pada triwulan III.

Agenda ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, serta seluruh pejabat lingkup Pemkot Makassar.

Setelah Dinas PU dan Dispora, posisi ketiga terbawah ditempati Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

DLH memiliki anggaran Rp231,1 miliar, namun baru menyerap 12,05 persen atau Rp27,8 miliar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat serapan 15,26 persen atau Rp9,1 miliar dari Rp59,8 miliar pagu anggaran.

Dinas Pertanahan diberi anggaran Rp17,7 miliar, namun baru membelanjakan 16,91 persen atau Rp3 miliar lebih.

Baca juga: Tolong Dulu Kasi Masuk Keponakanta, Curhat Appi Soal Titipan Siswa di SPMB 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika juga masih rendah, baru 18,29 persen atau Rp14,4 miliar dari Rp79 miliar anggaran.

Dinas Ketahanan Pangan mencatat 21,13 persen atau Rp4,9 miliar dari Rp23,3 miliar pagu anggaran.

Terakhir, BPKAD mencatat serapan 20,14 persen atau Rp18,4 miliar dari Rp91,4 miliar anggaran.

Idealnya, pada triwulan III, progres belanja daerah sudah di atas 50 persen. 

Namun, hanya satu OPD yang mencapai angka tersebut, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). 

OPD ini bertugas mengembangkan kapasitas ASN serta mengawasi dan menilai kinerja pegawai.

Secara keseluruhan, realisasi belanja Pemkot Makassar baru 30,37 persen atau Rp1,4 triliun dari Rp4,7 triliun target belanja APBD Pokok.

“Angka ini menurun 4 persen lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang berada di angka 35 persen,” kata Dakhlan.

Target minimal belanja diharapkan mencapai 85 persen hingga akhir tahun. 

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya seperti hibah, bantuan sosial, dan biaya tak terduga (BTT).

Ke depan, alokasi belanja yang sulit terlaksana akan dialihkan ke program lain dalam APBD Perubahan.

“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Jadi, saat asistensi anggaran perubahan, berikan kami kewenangan memotong kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong percepatan realisasi program di seluruh perangkat daerah.

Selain delapan dinas dengan realisasi rendah, 22 OPD masuk kategori menengah (17–33 persen), dan 21 OPD berada di level tinggi (di atas 33 persen).

Ia mengingatkan agar perangkat daerah tetap mematuhi regulasi.

“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar program prioritas dilaporkan secara berkala, termasuk jika ada kendala teknis maupun nonteknis.

“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas mandek hanya karena miskomunikasi,” pesannya.

Daftar OPD Zona Merah Serapan Belanja

Dinas Pekerjaan Umum (PU):

Pagu anggaran Rp916,5 miliar.

Realisasi 4,60 persen atau Rp42,1 miliar.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora):

Pagu anggaran Rp119,3 miliar.

Realisasi 13,61 persen atau Rp16,2 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH):

Pagu anggaran Rp231,1 miliar.

Realisasi 12,05 persen atau Rp27,8 miliar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Pagu anggaran Rp59,8 miliar. 

Realisasi 15,26 persen atau Rp9,1 miliar.

Dinas Pertanahan:

Pagu anggaran Rp17,7 miliar.

Realisasi 16,91 persen atau Rp3 miliar lebih.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

Pagu anggaran Rp79 miliar.

Realisasi 18,29 persen atau Rp14,4 miliar.

Dinas Ketahanan Pangan:

Pagu anggaran Rp23,3 miliar. 

Realisasi 21,13 persen atau Rp4,9 miliar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD):

Pagu anggaran Rp91,4 miliar. 

Realisasi 20,14 persen atau Rp18,4 miliar.(*)