Peringatan Keras Munafri Arifuddin ke Kepala Sekolah! Jangan Berani-berani Korupsi Dana BOS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mewanti-wanti kepala sekolah agar menghindari praktik korupsi. 

Disampaikan Munafri Arifuddin dalam Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi bagi Kepala Sekolah jenjang SD SMP se Kota Makassar. 

Agenda berlangsung di Aula Gedung BBPMP Jl Ap Pettarani, Selasa (12/8/2025). 

Munafri mengungkap, salah satu godaan yang kerap menciderai integritas kepala sekolah adalah pengelolaan dana BOS. 

Berdasarkan survei penelitian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 12 persen sekolah masih menyalahgunakan dana BOS. 

Penyalahgunaan berupa pemotongan, laporan fiktif, mark up, hingga nepotisme. 

Angka ini hanya turun tipis dari 2023 dengan angka 13,3 persen. 

Baca juga: Disdik Sulsel Ingin Gratiskan Sekolah Swasta, BMPS Singgung Dana BOS

Survei itu juga mengindikasikan bahwa 33 persen sekolah berpotensi melakukan korupsi anggaran.

Rinciannya pungutan liar 8,74 persen, nepotisme 20,52 persen dan markup anggaran 3,83 persen.

"Harapan saya ini tidak terjadi di Makassar. Karena kalau terjadi bukan cuma bapak ibu sekalian, kita semua yang berada di lingkup pemkot akan menanggung akibatnya," ucap Munafri. 

Dari data tersebut jelas bahwa korupsi bukan pelanggaran kecil melainkan ancaman serius. 

Integritas adalah pondasi kepemimpinan, kepala sekolah adalah panutan. 

Tidak hanya di ruang kelas tapi juga dalam tata kelola anggaran.

"Hancur dan berantakan pengelolaan sistem dana itu muaranya adalah kepala sekolah," tuturnya. 

Tugas kepala sekokah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Jangan sampai tugas mulia itu tercoreng dengan hal sepele yang bisa merugikan masa depan. 

Munafri menggaris bawain, dana BOS datang dari pemerintah untuk tujuan pendidikan. 

Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, bukan dana pribadi yang bebas dihabiskan buat apa saja. 

"Kita harus punya kesepahaman yang sama terhadap penggunaan dana BOS, sampai dimana korupsi bisa dilihat," katanya. 

"Ini bukan main-main, ini serius, bukan hanya urusan uang tapi yang akan membawa kita sampai ke liang kubur," sambungnya. 

Sangat disayangkan jika masa pensiun kepala sekolah justru berhadapan dengan hukum karena penyelewengan yang dilakukan saat berkuasa.

Munafri menegaskan, budaya siri' harus selalu dipegang pejabat pemerintah untuk menjaga integritas dan profesionalismenya. 

"Berbicara esensi siri tidak akan ada orang yang korupsi, tidak akan ada orang yang ambil bukan haknya, tidak akan ada yang mau menempatkan dirinya dalam posisi abu-abu, kalau ketahuan apa boleh buat, kalau tidak ya untung," kattuturnya

Munafri juga mengingatkan agar sekolah tidak melegalisasi bisnis. 

Misalnya memperjual belikan seragam, pengadaan buku, memasukkan murid baru tidak melalui prosedur, membuat prosedur menjadi legal, hingga membebankan biaya-biaya kepada orangtua. 

"Kepala sekolah punya posisi sangat  mulia, jangan jadikan hina hanya karena sejuta 2 juta. Saya sampaikan warning ini terus diingat," tegasnya.

Ada beberapa yang harus dilakukan dalam mengelola dana BOS dengan penggabungan teknologi. 

Sekolah diharapkan menggunakan cash management system (CMS) sehingga seluruh aktivitas keuangan tercatat.

Penerapan CMS ini sangat penting karena akan memberikan gambaran detail seperti apa lalu lintas keuangan. 

Ini bukan mempersulit administrasi tapi jadi benteng pencegahan korupsi. 

Lanjut Munafri, Makassar menjanjikan pendidikan inklusif, pendidikan yang standar yang dibiayai negara.

Sehingga tak boleh lagi ada beban tambahan kepada murid dan orang tua murid karena dijamin undang-undang. 

"Jadilah pionir, tunjukkan Makassar bisa berbeda, jadikan sekolah yang bersih dari praktik korupsi," pesannya. 

Kejari Makassar Turun Tangan

Sosialisasi cegah korupsi ini juga mendatangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Nauli Rahim Siregar. 

Nauli menegaskan, kepala sekolah tidak boleh mencari keuntungan pribadi dari pengadaan seragam maupun buku pelajaran. 

Ia meminta fokus diarahkan sepenuhnya pada peningkatan mutu pendidikan dan kenyamanan belajar siswa.

"Jangan jadikan sekolah sebagai oligarki. Saya masuk sebagai Kepala Kejari Makassar, dan kalau sudah diberitahu tapi masih diulang, saya tidak akan beri ampun," tegas Nauli.

Ia mencontohkan kebiasaan yang justru membebani siswa dan orang tua, seperti mewajibkan pergantian seragam yang berbeda setiap hari. 

"Pola-pola bermain selama ini harus dihilangkan. Lepas urusan seragam, lepas urusan buku. Konsentrasi saja mencetak generasi emas," katanya.

Kejari Makassar siap menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dana pendidikan.

"Kalau masih ada yang berulang, jangan salahkan saya kalau langsung kami proses. Ini demi menjaga marwah pendidikan kita," pungkasnya. (*)