Profil Dedy Ramanta Wasekjen Nasdem Tolak Keras Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Nasdem menegaskan sikap menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah.
Sikap tegas itu dalam rapat kerja nasional (Rakernas) I di Hotel Claro, di Makassar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Sedangkan putusan MK dinilai telah melampaui kewenangan.
“ Nasdem dengan lantang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires atau melampaui kewenangan, karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),” ujar Dedy dalam siaran pers, Minggu (10/8/2025).
Dedy menegaskan, Rakernas I Nasdem di Makassar menjadi tempat mengkonsolidasikan gagasan besar.
Termasuk dalam hal menjunjung tinggi tegaknya konstitusi, dorongan perombakan sistem pemilu, hingga percepatan legislasi pro-rakyat.
Nasdem dalam Rakernas bersepakat mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional guna membahas putusan MK soal pemisahan pemilu.
“Nasdem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional tunduk pada UUD 1945,” kata Dedy.
Putusan MK pisah pemilu
MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memerintahkan agar penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal harus dipisah mulai 2029.
MK menyatakan pemilu serentak konstitusional dilakukan dengan memisahkan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan pemilihan presiden (Pilpres) dari pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur berikut wakilnya, dan bupati/wali kota berikut wakilnya.
MK memerintahkan agar pemilu lokal dilaksanakan dalam waktu dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan presiden-wakil presiden dan DPR-DPD.
Putusan MK ini lantas menimbulkan sejumlah reaksi.
Salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah bagaimana masa transisi pemerintah daerah dan DPRD yang masa jabatannya habis sebelum waktu pelaksanaan pemilu lokal.
Profil Dedy Ramanta
Berikut adalah profil Dedy Ramanta, sosok politisi dan aktivis di Indonesia.
Dedy Ramanta lahir di Kediri, Jawa Timur.
Ia berasal dari keluarga buruh dan petani.
Ibunya meninggal saat ia masih di bangku SD.
Ayahnya pensiunan kondektur bus antar kota yang tidak mendapat pensiun.
Menempuh pendidikan di Solo, SMP Negeri 21 dan STM Negeri 1, jurusan teknik mesin.
Setelah lulus, bekerja sebagai buruh di pabrik kertas.
Kemudian beralih menjadi guru matematika sambil kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.
Aktivisme dan Pengabdian Masyarakat
Terlibat aktif dalam gerakan buruh dan mahasiswa sejak akhir 1990-an.
Terlibat mendirikan FSBS dan kemudian KASBI—serikat buruh independen.
Bekerja di Urban Poor Consortium (UPC) selama dua tahun, mempelajari isu kemiskinan dan perkotaan.
Bergabung dengan WALHI Jakarta (2008–2009), mendalami isu lingkungan dan ekologi laut, sekaligus mendirikan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).
Pendidikan Demokrasi Lokal
Mengelola Sekolah Demokrasi Tangerang sejak 2010–2011, menyelenggarakan pendidikan demokrasi gratis bagi masyarakat sipil, partai, bisnis, dan birokrasi .
Berperan penting dalam transformasi organisasi rakyat menjadi Partai NasDem sejak Kongres Pertama pada 2013, termasuk sebagai pengurus aktif dan caleg.
Karier Politik
Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem.
Turut terlibat dalam beberapa momen penting seperti:
-Melaporkan dugaan pelanggaran rekapitulasi suara Pemilu 2024 ke Bawaslu.
Kemudian memberi teguran kepada KPU terkait prosedur pelaksanaan rekapitulasi nasional.
-Menyatakan dukungan terhadap rencana publikasi riwayat hidup pasangan capres-cawapres, menyikapi keterbukaan informasi publik.
-Mengikuti kegiatan keagamaan seperti ziarah ke Makam Gus Miek di Kediri sebagai permohonan restu dan keselamatan jelang Pemilu 2024. (Tribun-timur.com)
Daftar 43 Wakil Menteri Jabat Komisaris BUMN Meski Dilarang MK |
![]() |
---|
Baru Gantikan Ahmad Sahroni, Rusdi Masse Akui Belum Tahu Soal RUU Perampasan Aset: Saya Baru |
![]() |
---|
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel Menangis Cerita Soal Kerusuhan Makassar |
![]() |
---|
Dulu Buruh Tanjung Priok, Kini Rusdi Masse Pegang Jabatan Mentereng di Senayan |
![]() |
---|
RMS Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi III, Isu Pindah ke PSI Meredup |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.