KH Afifuddin Harisah Ceritakan PKB Sulsel Terbentuk Dari Perdebatan Kawal Pesantren

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Sulawesi Selatan, KH Afifuddin Harisah, menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam mendukung pesantren, khususnya dalam hal penganggaran.

Dalam forum ini, KH Afifuddin menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus diiringi dengan tindakan nyata, bukan hanya dijadikan simbol politik semata.

“Perda ini tidak lahir dengan sendirinya. Ada proses panjang yang kami kawal bersama teman-teman di PKB,” ujarnya dalam Diskusi HUT-27 PKB Sulsel | Membaca Visi, Permasalahan & Prioritas Pembangunan Sulsel 2025-2030 di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Sabtu (10/7/2025).

Ia pun menceritakan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel. 

"Apalagi yang namanya PKB Sulsel itu lahir di rumah saya. Lahir di tengah-tengah rumah kayu, rumah panggung. Di situ ada kopi dan sanggara. Dan saya hanya mengintip saja dari dalam kamar waktu saya masih SMP waktu itu melihat perdebatan tokoh-tokoh NU Sulsel untuk melahirkan PKB. Ada yang pro, ada yang kontra," katanya. 

Ia menyampaikan lahirnya PKB memang untuk mengawal pesantren. 

Namun, menurutnya, perda tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti oleh kebijakan anggaran yang berpihak kepada pesantren yang sesungguhnya.

Ia menyebut banyak kasus di mana anggaran justru diberikan kepada lembaga-lembaga yang hanya menyebut diri sebagai pesantren tanpa memenuhi karakteristik dasarnya.

“Sekarang banyak yang bikin lembaga tahfiz, ada asrama, lalu dikatakan pesantren. Ini persepsi yang keliru,” kata KH Afifuddin.

Baca juga: Kepala Bappelitbangda Sulsel: Ada 18 Masalah Pembangunan Jadi PR Besar RPJMD

Ia menambahkan bahwa definisi pesantren harus tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam yang telah lama mengakar di Indonesia.

Pesantren, kata dia, memiliki elemen-elemen khas seperti kiai, kitab kuning, masjid, dan kehidupan santri dalam asrama yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan lembaga keagamaan biasa.

Lebih lanjut, ia memperingatkan agar jangan sampai perbedaan ideologi antara pengelola pesantren dan pihak penguasa menjadi alasan terselubung untuk tidak memberikan bantuan.

“Bisa jadi ada potensi ke depan pesantren yang pesantren-pesantren yang ideologinya tidak sama atau tidak dekat dengan ideologi penguasa itu tidak dapat perhatian.
Ya, maaf saya harus bicara blak-blakan gitu. Karena ada kesan ideologi di sini yang melihat pesantren bagaimana gitu,” katanya.

KH Afifuddin juga mengingatkan bahwa pesantren telah berperan jauh sebelum negara ini berdiri dan tetap bertahan tanpa bantuan negara sekalipun.

Namun demikian, saat negara hadir dengan regulasi seperti perda, maka sudah seharusnya negara memberikan dukungan konkret.