Pemprov Sulbar dan OJK Perkuat Program Inklusi Keuangan Lewat TPAKD 2025

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Barat pada Selasa, 8 Juli 2025 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat inklusi dan literasi keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Turut hadir dalam Rapat Pleno tersebut unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD Kabupaten, serta para pelaku usaha sektor keuangan.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 menjadikan inklusi keuangan sebagai indikator utama pembangunan.

Ia menargetkan inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98 persen pada tahun 2045 dengan mengintegrasikan sinergi antara pemerintah daerah, otoritas, dan pelaku usaha sektor keuangan.

“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita,” kata Muchlasin.

Muchlasin menjelaskan bahwa pada tahun 2025, TPAKD Se-Sulawesi Barat memfokuskan programnya pada lima area utama, yaitu pengembangan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan kakao, fasilitasi akses keuangan bagi UMKM, peningkatan literasi keuangan lewat program LAYARKU, gerakan menabung sejak dini melalui program Kejar, serta percepatan akses digital melalui layanan keuangan berbasis QRIS.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar TPAKD mampu menjadi solusi konkret bagi permasalahan utama yang dihadapi petani, pelaku usaha, dan UMKM di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem saling menguatkan antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan, dengan dukungan pembiayaan, jaminan pasar, dan pendampingan teknis.

“Akses keuangan merupakan hak dasar seluruh masyarakat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Salim S. Mengga.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh unsur TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan, mempercepat sinergi lintas program, serta menjamin alokasi anggaran memadai demi memastikan keberlanjutan program hingga ke masyarakat lapisan bawah.