Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harapan Warga untuk Naili-Ome, Tuntaskan Persoalan Sampah Palopo

Pasangan calon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta, kemudian mengajukan gugatan ke MK. 

Penulis: Andi Bunayya Nandini | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDINI
Warga Wara Selatan, Rifqi 

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetapkan Naili-Akhmad Syarifuddin sebagai pasangan calon Wali Kota Palopo terpilih siang nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebelumnya telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Palopo berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan calon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta, kemudian mengajukan gugatan ke MK. 

Mereka menuding adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4, Naili–Akhmad Syarifuddin, yang memperoleh suara terbanyak pada PSU yang digelar pada 24 Mei 2025.

Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut dan menggelar beberapa kali sidang pemeriksaan. 

Setelah melalui proses persidangan, MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon.

Dengan keluarnya putusan tersebut, Pilkada Palopo secara resmi dinyatakan selesai.

Putusan tersebut juga membuat kemenangan Naili-Akhmad Syarifuddin sah di mata hukum.

Masyarakat Palopo menyampaikan beragam harapan dan aspirasi yang mencerminkan keinginan akan perubahan positif pada berbagai sektor.

Mereka berharap pemimpin yang baru mampu membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok.

“Setelah putusan final dari MK, semua pihak harus berjiwa besar karena Kota Palopo perlu fokus pada pembangunan, pelayanan publik serta rekonsiliasi sosial. Inilah saatnya beralih dari kompetisi menjadi kolaborasi,” kata warga Wara Timur, Ichsanuddin Ilyas kepada Tribun-Timur.com, Jumat (11/7/2025).

Ichsanuddin menyampaikan pemimpin yang baru memiliki tugas pertama untuk mengembalikan kondisi sosial masyarakat yang sebelumnya terpecah karena perbedaan pilihan.

“Pemerintah terpilih harus mengedepankan politik inklusif dengan tidak membedakan warga, baik itu yang memilih maupun yang tidak memilihnya. Pemimpin terpilih juga harus segera membentuk tim rekonsiliasi sosial dengan melibatkan tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan guna merawat harmoni sosial pasca Pilkada,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan warga Wara Selatan, Rifqi.

“Saya berharap wali kota yang baru bisa menjadi pemimpin untuk semua golongan, tidak hanya pendukungnya saja. Kami ingin beliau fokus membangun kota ini dengan semangat kolaboratif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” harap Rifqi.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved