Drama Pilwali Palopo Hampir Setahun, Eks PPK: Tidak Mauma Saya PSU, Tapi Itu Tergantung MK

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Warga Palopo mulai jenuh jika harus Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Pilwali Palopo belum berakhir setelah PSU pada 24 Mei 2025.

Pasangan Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan RMB ke MK karena adanya dugaan pelanggaran administrasi pasangan Naili - Akhmad Syarifuddin yang memenangkan Pilwali Palopo.

MK akan membacakan putusan Pilwali Palopo, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: Rincian Lengkap Harta Naili Calon Wali Kota Palopo Nyaris Tembus Rp1 T, Pemenang PSU Digugat ke MK

Eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Andis, berharap agar proses demokrasi di Palopo bisa berakhir.

PSU Pilkada Palopo telah berjalan sesuai aturan, namun keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi.

“Kita tunggu saja apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak mau mi ka saya PSU, tapi itu semua tergantung MK,” kata Andis saat dihubungi, Selasa (8/7/2025).

Namun jika nantinya MK menyatakan Pilkada Palopo lanjut pada PSU jilid 2, ia mengaku siap untuk kembali menjadi bagian dari penyelenggara.

“Siap selalu jika ada panggilan menjadi badan AdHoc. Sebagai bagian dari proses yang berlangsung kemarin, saya merasa wajib menyelesaikan tugas sebagai PPK,” jelasnya.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) juga memberikan tanggapannya terkait Pilkada Palopo yang berlangsung lama.

“Ini menjadi potret buruk manajemen demokrasi lokal kita. Hampir setahun, artinya ada beban psikologis bagi masyarakat, ketidakpastian pemerintahan hingga stagnasi kebijakan publik,” ujar Arzad eks Panwascam.

Panjangnya proses demokrasi mengakibatkan banyak agenda daerah yang tersandera.

Banyak masyarakat jenuh dengan pemungutan suara.

Arzad mengaku bersedia menjadi Panwascam Sendana jika MK melihat adanya pelanggaran pada proses pencalonan dan meminta KPU untuk kembali melaksanakan pemungutan suara ulang.

“Kalau untuk menegakkan demokrasi. saya siap kembali menjadi Panwascam dengan catatan transparansi penyelenggaraan dibuka juga ke publik melalui kerja sama dengan insan pers, agar tidak ada kesan yang disembunyikan utamanya dalam administrasi pencalonan,” tutupnya. 

Ratusan Polisi Siaga di Palopo

Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma mengerahkan ratusan personel mengamankan Palopo saat pembacaan putusan MK.

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, Selasa (8/7/2025).

“Sebanyak 168 personel dari Polres Palopo, 30 Brimob, dan 30 anggota TNI ditugaskan mengamankan Kota Palopo pada pembacaan putusan MK nanti,” kata AKP Supriadi.

Personel gabungan itu akan menjaga sejumlah objek vital di Palopo.

“Personel akan mengamankan Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, kediaman pasangan calon, serta objek vital lainnya,” jelasnya.

Kasi Humas juga menyampaikan kondisi Kota Palopo saat ini masih kondusif.

“Sampai saat ini situasi masih kondusif dan personel sudah siap melakukan pengamanan. Selain di objek vital, juga ada tim patroli,” tambahnya.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pasangan calon untuk tidak melakukan konvoi pasca putusan MK agar menghindari gangguan keamanan dan ketertiban.

Sejumlah masyarakat menyambut baik langkah antisipasi polisi.

Mereka menilai pengamanan ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan di tengah tingginya tensi politik lokal.

“Menurut saya ini langkah yang tepat. Situasi politik masih panas, jadi pengamanan seperti ini bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Dinda.

Ia mengaku sempat khawatir dengan potensi kericuhan, tapi merasa lebih tenang setelah melihat aparat berjaga. (*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini