Rp300 Miliar Anggaran Pemkot Makassar Tak Terpakai Tahun 2024, Sebabnya 2 Program Dialihkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya capaian belanja modal Pemerintah Kota Makassar pada 2024.

Realisasi belanja modal Pemkot Makassar hanya 54,10 persen atau sekitar Rp739, 21 miliar dari target Rp1, 36 triliun. 

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar, Fasruddin Rusli menyampaikan, secara umum realisasi belanja daerah terbagi tiga.

Yakni belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar rp5,29 triliun lebih, total realisasinya  sebesar Rp4,26 triliun lebih, atau 80,67 persen. 

Hanya saja dan dari ketiga item belanja daerah tersebut hanya belanja modal yang paling jauh turun realisasinya. 

"Secara kumulatif disediakan anggaran sbesar Rp1,36 triliun lebih tapi realisasinya cuma 54,10 persen," ucap Fasruddin Rusli di DPRD Makassar Jl Ap Pettarani, Kamis (3/7/2025). 

Menurutnya, belanja modal sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pembiayaan infrastruktur serta program lain ataupun kegiatan yang bisa membantu menunjang peningkatan pelayanan masyarakat.

Program penanganan infrastruktur yang belum maksimal khususnya di bidang jalan dan drainase.

Baca juga: Pemkot Makassar Diapresiasi PKS dan Golkar, Realisasi APBD Meningkat pada 2024

Anggota Komisi C Bidang Infrastruktur ini menilai penanganan sistem drainase secara menyeluruh belum terlaksana dengan baik di Makassar

Sehingga ketika musim hujan dengan intensitas tinggi masih terdapat genangan air dibeberapa titik.

"Jadi kami meminta kepada pemerintah kota makassar untuk melakukan perbaikan saluran dan rehabilitasi pada area rawan banjir ataupun genangan air," tegasnya. 

Hal sama disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra Makassar, Idris. 

Katanya capaian belanja modal yang rendah sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai hal ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

Padahal belanja modal adalah instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur layanan publik, menyerap tenaga kerja dan menstimulasi sektor riil.

"Pertanyaan kami, apakah ada proyek strategis yang tertunda pelaksanaannya atau tidak berjalan sama sekali? apakah hal tersebut terjadi karena perencanaan yang tidak matang, atau proses pengadaan yang terlalu lambat dan birokratis?," tegasnya. 

Menganggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan, di dalam belanja modal terdapat komponen belanja infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Misalnya perbaikan atau rehabilitasi sarana jalan, drainase, pendidikan, kesehatan, persampahan dan sarana lainnya.

Katanya, rendahnya serapan belanja ini disebabkan karena tidak terealisasinya beberapa program strategis daerah. 

Seperti program pengadaan solar panel dan pengadaan motor sampah listrik. 

Kedua kegiatan ini memiliki alokasi anggaran yang cukup besar dan signifikan terhadap capaian realisasi belanja modal. 

"Selebihnya tentu bersumber dari adanya efisiensi dari Implementasi pengadaan barang melalui e-Catalogue, konsolidasi pengadaan serta pelaksanaan pengadaan dan pelelangan secara elektronik yang menghasilkan penghematan yang cukup signifikan terhadap realisasi belanja modal," terangnya. 

Atas kondisi serapan belanja tersebut maka pemkot berkomitmen untuk menciptakan kombinasi berbagai kebijakan belanja modal yang menyentuh kepentingan masyarakat. 

Termasuk perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, pendampingan, asistensi, koordinasi dengan seluruh stakeholders.

Adapun belanja modal yang ditargetkan untuk pembangunan atau rehabilitasi fasilitas gedung sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya sebesar 15 persen dan terealisasi sebesar 12 persen.

Hal ini terjadi  karena terdapat beberapa kegiatan untuk renovasi sedang dan pembangunan ruang kelas baru tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai kendala.

Beberapa program lainnya tak berjalan seperti pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, pembangunan toilet, pembangunan mushollah serta rehabilitasi ruang kelas.

Program di atas direncanakan tersebar di 20 sekolah jenjang SD dengan pagu anggaran mencapai Rp8,30 miliar.

Selanjutnya terkait strategi yang akan diterapkan Pemain untuk memastikan penyerapan anggaran belanja modal di bidang pendidikan bisa mencapai target 100 persen. 

Adapun beberapa langkah strategis yang dilakukan yakni melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Termasuk validitas data serta kejelasan sumber alokasi anggaran, asistensi dan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Begitu juga dengan optimalisasi fungsi APIP dalam memitigasi resiko serta koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait akan terus dikuatkan. 

Pemkot juga akan mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Termasuk melanjutkan proyek infrastruktur yang sempat tertunda, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait.

Di sisi lain, Pemkot senantiasa memberikan ruang bagi publik termasuk masyarakat dan orang tua siswa untuk melakukan pengawasan.(*)