Pemkot Makassar Diapresiasi PKS dan Golkar, Realisasi APBD Meningkat pada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar mengapresiasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Makassar yang mencapai 81,61 persen pada 2024.

Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan kemajuan dibanding tahun 2023 yang hanya sekitar 79,78 persen.

“Hal ini patut diapresiasi sebagai hasil dari perbaikan sistem pengelolaan pendapatan,” ucap Hartono dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Selasa (1/7/2025).

Fraksi PKS juga mengapresiasi komitmen terhadap transparansi dan pelaporan keuangan dinilai semakin baik, terlihat dari ketersediaan laporan keuangan dan realisasi anggaran secara daring.

Meski demikian, Hartono menilai target pendapatan belum tercapai sepenuhnya.

Capaian 81,61 persen masih menunjukkan gap hampir 19 persen dari target.

Hal ini, menurutnya, mengindikasikan kemungkinan proyeksi pendapatan terlalu optimis, potensi kebocoran, atau inefisiensi dalam pemungutan PAD.

Lanjut Hartono, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja keuangan baik masih membutuhkan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik dasar.

Salah satunya terkait kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan TPA Antang termasuk proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya dilakukan Pemkot.

“Kemudian bagaimana masterplan penanggulangan banjir di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Manggala,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan langkah Pemkot dalam pengendalian inflasi guna menekan harga kebutuhan pokok tinggi.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan stadion juga dipertanyakan.

PKS turut menyoroti peran Pemkot dalam menangani penyakit sosial masyarakat, seperti judi online dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar dan generasi muda.

Fraksi Golkar: Dana Transfer Capai 101,52 Persen

Baca juga: Pemkot Makassar Belum Siap Gratiskan Sekolah Swasta

Apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah juga datang dari Fraksi Golkar Makassar.

Melalui Juru Bicaranya, Eshin Usami Nur Rahman, Fraksi Golkar menyoroti keberhasilan Pemkot Makassar dalam memaksimalkan pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan transfer dari pusat mencapai 101,52 persen dari target, atau sebesar Rp2,27 triliun lebih.

“Ini merupakan cerminan kepercayaan pemerintah pusat terhadap tata kelola dan potensi pembangunan di Makassar,” jelas Eshin.

Secara rinci, realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 135,94 persen dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 171,62 persen. 

Dana Alokasi Umum (DAU) juga terealisasi 100,99 persen.

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas tim dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan dari sumber-sumber transfer.

“Ini adalah modal berharga untuk keberlanjutan program pembangunan Kota Makassar,” katanya.

Namun, di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar menilai masih perlu perhatian khusus.

Realisasinya tercatat sebesar Rp1,60 triliun lebih atau 73,99 persen dari target Rp2,16 triliun lebih.

Pajak daerah memang menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi 81,61 persen. 

Ini menjadi bukti bahwa kesadaran wajib pajak terus meningkat, dan intensifikasi penerimaan pajak mulai membuahkan hasil.

Namun, tantangan masih besar pada komponen PAD lainnya.

Realisasi retribusi daerah hanya mencapai 57,48 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 30,17 persen, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 43,65 persen.

“Ini cerminan bahwa potensi pendapatan dari sektor-sektor ini belum tergali secara maksimal,” ulasnya.

Fraksi Golkar mendorong evaluasi terhadap target, mekanisme penarikan, dan pengawasan agar kontribusi PAD ke depan bisa lebih signifikan dan mandiri.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemprov Sulsel juga menjadi sorotan karena baru mencapai 52,97 persen dari target.

Eshin menilai perlu koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah provinsi agar penyaluran dana transfer bisa optimal.

“Keberhasilan menarik dana pusat harus diimbangi dengan peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer,” tuturnya.

Belanja Daerah Capai 80,67 Persen

Fraksi Golkar juga mengapresiasi realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Dari total anggaran sebesar Rp5,29 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp4,26 triliun lebih, atau 80,67 persen.

Secara khusus, Golkar menilai kinerja Belanja Operasi sangat memuaskan. 

Dari pagu Rp3,92 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp3,52 triliun lebih, atau 89,99 persen.

“Ini bukti nyata bahwa fungsi pelayanan dasar dan operasional pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial telah terserap baik, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan program strategis terlaksana,” pungkasnya. (*)