Rekam Jejak Darmawan Prasodjo Dirut PLN Dimarahi Bahlil di DPR RI, Kader PDIP Gagal di Pileg

Darmo meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada 1994, serta Master of Computer Science dari Texas A&M University pada 2000.

Ia menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University pada 2011.

Setelah berkarier selama 15 tahun di luar negeri, Darmo pun kembali ke Indonesia pada 2012 dan memulai karier di beberapa posisi, seperti Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013.

Kemudian, ia menjadi Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals tahun 2013-2014, Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013-2014, Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019, serta Komisaris PLN tahun 2018-2019.

Darmo juga sempat berkiprah di partai politik.

Ia menjadi kader PDI-P dan mendaftar sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah pada pemilu legislatif tahun 2014.

Dapil V meliputi wilayah karesidenan Solo yang mencakup Solo, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali.

Namun, Darmo gagal lolos ke DPR karena kalah suara, salah satunya dari Puan Maharani.

Masuk ke lingkaran PDI-P, ia kemudian menjadi tim pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Tugasnya adalah menjadi tim ahli pasangan Jokowi-JK yang bertugas memberikan masukan saat debat capres-cawapres pada Pilpres 2014.

Setelah menjadi penasihat pasangan Jokowi-JK di sektor ekonomi dan energi, Darmo masuk ke lingkaran Istana sebagai Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden pada 2015-2019.

Kala itu, ia diangkat oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.

Bahlil mencak-mencak

Bahlil menyemprot pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN gegara ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.  

Ia tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.