Penyebab Bahlil Marahi Dirjen dan Dirut PLN di DPR 'Masih Mau Jadi Dirjen Kau'

TRIBUN-TIMUR.COM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia marah-marah dalam forum rapat kerja Komisi XII DPR RI Rabu (2/7/2025).

Bahlil Lahadalia diundang rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Rapat kerja membahas bantuan akses listrik.

Dalam momen itu, Bahlil memarahi pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN.

Bahlil mendapati ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang 10 ribu?” ujar Bahlil.

Tak puas dengan perbedaan data tersebut, Bahlil langsung menyindir keras para pejabat teknis.

“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, pemerintah menargetkan desa-desa yang belum mendapat akses listrik akan segera disuplai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tanpa perlu menarik jaringan dari kabupaten.

“Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten, cukup jaringan lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P Hutajulu saat rapat di DPR menyebutkan ada 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.

Dari total itu, terdapat lebih dari 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses listrik hingga triwulan pertama tahun 2025.

Menurut Jisman, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang belum mendapat akses listrik.

Lokasi-lokasi ini akan menjadi fokus utama dalam program elektrifikasi nasional.

Ia menambahkan bahwa pendanaan proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Profil Bahlia Lahadalia

Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang lahir di Maluku Utara.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia termasuk dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan pekerjaan, Bahlil memutuskan mendirikan perusahaan sendiri.

Dikutip dari Situs Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk membuka usaha di Papua.

Ia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.

Pernah jadi Kondektur

Jauh sebelum menduduki jabatannya saat ini, Bahlia pernah menjadi kondektur hingga sopir angkot.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, ia memiliki sifat mandiri sejak Sekolah Dasar (SD).

Saat itu, Bahlil membantu keluarganya.

Diketahui, ayahnya saat itu merupakan seorang kuli bangunan, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci.

Bahkan saat duduk di bangku perkuliahan, Bahlil juga bekerja sebagai marketing asuransi.

Ia juga pernah menjadi pegawai kontrak Sucofindo.

Selesai kuliah, Bahlil Lahadalia dan temannya membangun perusahaan.

Dimulai dari perusahaan konsultan keuangan dan teknologi informasi (TI).

Adapun peran Bahlil di perusahaan tersebut, adalah menjadi direktur wilayah Papua.

Hingga Bahlil Lahadalia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.

Ketua HIPMI periode 2015-2019

Pada 2015, Bahlil ditugaskan menjadi Ketua HIPMI periode 2015-2019.

Ia juga memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018 (HIPMI-Europe Trade Mission 2018).

Pendidikan Bahlil Lahadalia

Semasa kecil, Bahlil Lahadalia mengenyam pendidikan di Maluku.

Ia sekolah di SD N 1 Seram Timur dan SMP N 1 Seram Timur.

Sebelum pindah ke Fakfak, Bahlil melanjutkan sekolah di SMA YAPIS Fakfak.

Lantas, Bahlil menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua.

Di bangku kuliah, Bahlil Lahadalia juga dikenal sebagai aktivis.

Pada semester tiga, Bahlil Lahadalia menjadi ketua senat mahasiswa.

Bahkan, ia masuk penjara beberapa kali karena terlibat demo pada 1997-1998.

Kini, Namanya Disorot usai Akui Pertama Kali Usulkan Jabatan Presiden 3 Periode

Bahlil Lahadalia, menyatakan dirinyalah yang mengusulkan perpanjangan jabatan presiden.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dinilai tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi.

"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil justru mempertanyakan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali digaungkan.

Padahal, isu tersebut tidak ada kaitannya dengan kata 'Pak Lurah'.

"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang."

"Jadi teman teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen), PDIP Hasto Kristiyanto, turut mengomentari soal isu permintaan jabatan presiden tiga periode.

Ia membenarkan, adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan, awalnya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Bahkan, Hasto mengaku sempat bertemu menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto enggan mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ungkap Hasto.

Namun saat itu, Hasto menyatakan, PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim, TribunnewsWiki.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Akui jadi Orang Pertama Usulkan Jokowi Tiga Periode

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bahlil Semprot Anak Buah Soal Data Desa Tidak Ada Akses Listrik: Kurang Ajar Kalian Ini!