Sosok Tersangka Baru Kasus Korupsi Pengadaan Internet Dinas Kominfo Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menetapkan tersangka baru  dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Maros.

Tersangka bernama Laode Mahkota Husein merupakan seorang Marketing dari perusahaan penyedia barang, PT Aplikanusa Lintasarta.

Penetapan status tersangka diumumkan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Maros, Selasa (1/7/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Zulkifli Said, menyampaikan penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berjalan sejak tahun lalu.

“Laode Mahkota Husein kami tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup,” ujarnya di hadapan wartawan.

Tersangka LMH disebut ikut bertanggung jawab dalam proyek pengadaan barang untuk Command Center dan Statistical Pressroom yang dikelola Dinas Kominfo Maros tahun anggaran 2021–2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, negara dirugikan lebih dari Rp1 miliar.

“Total nilai kerugian negara mencapai Rp1.049.469.989,” jelas Zulkifli.

Uang tersebut pun sudah disita penyidik dan kini dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Maros sebagai barang bukti.

“Ini menjadi pertimbangan nanti dipersidangan apakah akan ada pengurangan hukuman, nanti kita sampaikan ke majelis hakim,” sebutnya.

Zulkifli juga menegaskan penanganan perkara ini akan terus dikembangkan.

Tak menutup kemungkinan, akan ada nama lain yang terseret dalam kasus ini.

“Nanti kita lihat perkembangannya lagi, apakah masih berjalan juga,” katanya.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Ia juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana.

Kejaksaan memastikan penanganan perkara ini bebas dari intervensi dan sesuai prosedur hukum.

“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di wilayah Maros,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Maros, Sulfikar, menambahkan proses penyidikan perkara ini telah dimulai sejak Oktober 2024.

“Tidak ada kendala berarti, hanya saja proses perhitungannya memang agak lama. Awal mula kasus ini berasal dari laporan masyarakat,” ucapnya.

Sulfikar juga menyebut penyidik telah memeriksa 93 saksi, dari kalangan ASN hingga pihak ketiga.

“Kami masih terus melakukan penyidikan dan memeriksa keterlibatan pihak lain. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka, karena fokus kami sekarang adalah pada alat bukti yang sudah kami kumpulkan,” jelasnya.

Sulfikar menjelaskan kasus ini bermula dari laporan masyarakat.

Setelah dilakukan penyidikan terbukti ada ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran dalam proyek tersebut.

Diketahui Belanja internet yang menjadi objek penyidikan tercatat senilai Rp3,6 miliar pada 2021, Rp5,16 miliar pada 2022, dan Rp4,54 miliar pada 2023.

Total anggaran selama tiga tahun tersebut mencapai sekitar Rp13 miliar.

Sebelumnya, Eks Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Maros, Muhammad Taufan, telah lebih dahulu ditahan sebagai tersangka.

Keduanya kini akan ditahan di Lapas Kelas IIB hingga 20 hari ke depan.(*)