9 Bulan Menanti Atlet PON Sulsel Tuntut Kejelasan Bonus: Kami Datang ke Sini Bukan untuk Mengemis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Polemik belum cairnya bonus bagi atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumatera Utara berbuntut panjang.

Belasan atlet yang merasa diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menyuarakan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (23/6/2025).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, dan dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, Sekretaris Umum KONI Sulsel, Mujiburahman, serta belasan atlet dari berbagai cabang olahraga.

Dalam forum itu, para atlet menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada Pemprov Sulsel.

Mereka mendesak pencairan bonus secara adil dan transparan, meminta penjelasan resmi terkait waktu dan besaran bonus, serta mendorong perhatian lebih terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.

"Kami datang ke sini bukan untuk mengemis. Kami hanya ingin hak kami diberikan. Kami sudah berjuang membawa nama baik Sulsel, dan bonus itu adalah bentuk apresiasi atas kerja keras kami,” kata Atlet PON Sulsel, Nur Rizka Fauziah.

Sejak penutupan PON pada September 2024, para atlet telah menunggu hampir sembilan bulan tanpa kejelasan pencairan bonus.

Beberapa mengaku mulai kehilangan motivasi karena merasa perjuangan mereka tak dihargai.

Anggota DPRD Sulsel, Irfan AB, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

Ia mendesak Pemprov Sulsel segera menyelesaikan persoalan itu dan menyesalkan lambannya respons pemerintah terhadap keluhan para atlet.

Ia bahkan mengingatkan kembali kasus pada PON Papua 2021, saat seorang pegawai Dispora Sulsel justru memperkuat kontingen Papua.

“Saya ingat PON Papua dulu, bahkan ada pegawai Dispora dibajak Papua untuk jadi atlet. Bayangkan, orang yang kerja di Dispora Sulsel mewakili Papua dan berhasil dapat medali emas,” tegasnya.

Menurut Irfan, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran penting agar Pemprov Sulsel tak mengabaikan komitmen terhadap atletnya sendiri.

Ia juga mempertanyakan apakah memang ada janji dari pemerintah provinsi kepada para atlet sebelum keberangkatan ke PON Aceh–Sumut.

“Sebelum pelaksanaan event PON, biasanya memang ada iming-iming dari Pemprov. Kalau ada janji, ya harus dituntaskan. Karena janji itu yang jadi motivasi mereka untuk bisa juara,” ujarnya.

Irfan juga mengingatkan Dispora Sulsel untuk mempertahankan standar penghargaan yang minimal setara dengan PON Papua 2021.

“Setidaknya, Pak Kadis, apa yang disampaikan kepada atlet terkait bonus kali ini, minimal sama seperti yang diterima saat PON Papua. Kan lucu kalau tiap tahun bonus atlet malah makin menurun,” pungkasnya. (*)