Pelindo dan INSA Sepakati Tarif Handling Peti Kemas di Pelabuhan Manokwari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 bersama Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) serta perusahaan pelayaran seperti PT Tanto Intim Line, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), dan PT Temas sepakat menetapkan struktur dan besaran tarif jasa handling peti kemas di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat, setelah melakukan rapat finalisasi di Kantor DPP INSA Jakarta pada pekan lalu.

Kesepakatan ini lahir dari proses diskusi intensif yang berlangsung sejak 2023 dan menjadi tonggak penting dalam menciptakan kepastian tarif logistik yang transparan, adil, serta mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua Barat.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, mengatakan bahwa kesepakatan tarif ini merupakan hasil dialog konstruktif dan berorientasi jangka panjang untuk kepentingan semua pihak, termasuk pengguna jasa, operator terminal, dan pemilik muatan.

“Kami menyambut baik tercapainya kesepahaman antara Pelindo Regional 4, DPP INSA, dan para perusahaan pelayaran atas struktur dan besaran tarif handling peti kemas di Pelabuhan Manokwari. Ini merupakan wujud komitmen Pelindo untuk senantiasa membuka ruang dialog dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil lapangan. Tarif yang disepakati telah mempertimbangkan efisiensi operasional, daya saing logistik nasional, serta keberlanjutan pelayanan,” ujar Abdul Azis.

Sekretaris Umum DPP INSA, Capt. Otto K.M Caloh, turut mengapresiasi pendekatan terbuka yang dilakukan Pelindo dan menyebut bahwa pembenahan tarif ini mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 dan prinsip pelayanan no service no pay sehingga mampu diterima oleh para pengguna jasa.

“Kami mengapresiasi langkah Pelindo Regional 4 yang mengedepankan komunikasi terbuka dengan asosiasi pelayaran. Kesepakatan ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun iklim logistik nasional yang sehat dan berdaya saing, khususnya di wilayah timur yang memiliki tantangan tersendiri,” ungkap Capt. Otto.

Para perwakilan perusahaan pelayaran menyambut positif hasil finalisasi ini dan menilai bahwa kepastian tarif yang disepakati bersama akan menjadi landasan penting bagi perencanaan operasional serta biaya logistik yang lebih efisien.

Mereka juga menyatakan bahwa kolaborasi kuat antara operator pelabuhan dan pelaku pelayaran adalah kunci utama dalam membangun rantai pasok yang efisien, sekaligus menjawab tantangan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia.

Menurut mereka, keberhasilan finalisasi ini akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya logistik nasional serta menjadi model dialog yang layak diterapkan di pelabuhan lainnya untuk memastikan prinsip transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Dengan ditetapkannya tarif baru dan pembenahan layanan di Pelabuhan Manokwari, pihak pengguna jasa memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja operasional yang menargetkan 30 BSH (Box per Ship per Hour) sebagai indikator produktivitas.

Diharapkan melalui kesepakatan tarif dan peningkatan kualitas layanan ini, Pelabuhan Manokwari dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat perannya sebagai simpul logistik penting di wilayah timur Indonesia.