Mengapa 9 Jabatan Kepala Dinas di Makassar Masih Diisi Plt? Munafri Singgung Keterlibatan Pemprov

TRIBUN-TIMUR.COM -  Sembilan jabatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong di Pemerintah Kota Makassar.

Sekarang ini, sembilan jabatan kepala dinas tersebut diisi pelaksana tugas (Plt). 

Plt Kepala Dinas Pendidikan diisi Andi Bukti Djufrie, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdi Mochtar, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Irwan Bangsawan. 

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diisi Fathur Rahim, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mario Said, Plt Dinas Ketahanan Pangan Ariyati Puspasari Abady.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diisi Andi Muhammad Yasir, Plt Direktur RSUD Makassar Nursaidah Sirajuddin dan Plt Kepala Bappeda A Zulkifly Nanda. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginginkan agar pengisian jabatan eselon II Pemkot Makassar segera terisi. 

Ia menginginkan agar program-program terencana tahun ini bisa berjalan secepatnya. 

Proses perizinan mutasi sedang dilakukan Pemkot Makassar. 

Kata Munafri, ia telah mengirim surat permohonan ke Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. 

"Prosesnya harus melalui Pemprov Sulsel, kalau sudah ada persetujuan kita lakukan pelantikan," ucap Munafri Arifuddin di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani belum lama ini. 

Katanya, sembilan jabatan lowong tersebut bisa saja terisi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan. 

Setelah mutasi barulah dilihat OPD mana yang masih mengalami kekosongan pejabat. 

Selanjutnya jabatan lowong tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk meminta izin lelang jabatan. 

"Nanti tetap ada sembilan yang kosong, tapi kita tidak tahu OPD mana saja, tunggu hasil mutasi nanti," katanya. 

Lanjut Munafri, penataan birokrasi masih akan terus dilakukan. 

Sebab masih banyak jabatan struktural di Pemkot Makassar yang lowong. 

Mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, camat, sekretaris camat, lurah, kepala puskesmas hingga kepala sekolah. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, total 300 lebih jabatan lowong di Pemkot Makassar. 

"Jabatan lowong untuk eselon IV sampai eselon II itu sekitar 200 lebih, belum termasuk yang kepala sekolah sama kapus," ungkapnya. 

Pengisian jabatan lowong tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan misi penataan birokrasi yang dilakukan Pemkot Makassar. 

17 Bulan Lowong, Jabatan Sekda Makassar Berakhir di Tangan Zulkifly

Posisi Sekretaris Daerah Kota Makassar diisi pejabat definitif usai 17 bulan lowong. 

Setelah ditinggal M Ansar pada 31 Desember lalu, jabatan Sekda Makassar hanya diisi penjabat sementara (Pj) kurang lebih 17 bulan lamanya. 

Firman Hamid Pagarra mengisi kekosongan tersebut, ia dilantik sebagai Pj Sekda pada 10 Januari 2024.

Firman menjabat selama sembilan bulan, saat Andi Arwin Azis jabat Pjs Wali Kota Makassar, Firman Pagarra digantikan oleh Irwan Rusfiady Adnan. 

Irwan Adnan melanjutkan estafet Sekda Makassar selama enam bulan, dilantik pada Oktober 2024 lalu. 

Lalu pada 21 April 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tak lagi memperpanjang masa jabatan Irwan Adnan. 

Saat itu, Munafri menunjuk Nielma Palamba menjadi Plh Sekda. 

Alasan Munafri, saat itu Irwan Adnan ikut dalam kontestasi pemilihan Sekda Makassar, sehingga ia menginginkan agar pelaksanaan seleksi berjalan secara fair. 

Sepekan menjadi Plh, Nielma akhirnya dilantik sebagai Pj Sekda Makassar tertanggal 28 April 2025.

Selain itu, pada era Wali Kota Makassar Danny Pomanto, proses seleksi Sekda juga pernah dilakukan. 

Hanya saja hingga akhir jabatan Danny, izin pelantikan Sekda dari pemerintah pusat tak kunjung keluar. 

Padahal hasil seleksi tersebut menempatkan Firman Hamid Pagarra sebagai pejabat dengan nilai tertinggi, Danny Pomanto juga telah mengirim nama Firman Pagarra sebagai pejabat yang akan menempati posisi tersebut. 

Saat Munafri dan Aliyah masuk di Pemkot Makassar, hasil lelang sekda tersebut dianulir. Karena itu, dilakukan seleksi ulang pada April lalu. 

Dilantiknya A Zulkifly Nanda sebagai Sekda definitif mengakhiri kekosongan jabatan Sekda Makassar. 

Kini Zulkifly menjadi pejabat tertinggi dalam ASN di usianya yang ke 44 tahun. 

Dalam suasana khidmat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik Andi Zulkifly di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/5/2025). 

Dalam prosesi pelantikan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar  serta tamu undangan pada umumnya.

Prosesi pelantikan ini menjadi penanda penting berakhirnya masa transisi yang cukup panjang dalam struktur birokrasi kota. 

Dengan dilantiknya Sekda definitif, diharapkan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, stabil, dan mampu mempercepat realisasi program prioritas daerah.

Munafri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Serta memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat akselerasi program-program strategis kota Makassar lima tahun ke depan. 

Munafri menekankan bahwa pelantikan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

"Fungsi sentral Sekretaris Daerah ini akan memberikan kita kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan. Harapan kita besar karena kita tahu, tugas-tugas ke depan tidak ringan, meski terlihat sederhana. Tantangan kita besar," ujarnya.

Dalam pidatonya, Appi juga menekankan pentingnya sinergi, loyalitas, dan kecepatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Sekda yang baru diharapkan mampu menjadi jembatan koordinasi yang solid antarsatuan kerja untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Kota Daeng.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dan menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa dijalankan secara parsial atau sektoral.

"Tata kelola ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada tingkat kolaborasi dan kebersamaan yang tinggi, serta menjunjung nilai-nilai saling tahu dan saling memahami," lanjutnya.

Munafri berharap kehadiran Sekda definitif akan memperkuat koordinasi internal di seluruh jajaran perangkat daerah. 

Ia juga mengajak seluruh ASN di lingkup Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ini bukan tentang saya sebagai Wali Kota, bukan tentang Ibu Aliyah sebagai Wakil Wali Kota, atau Pak Sekda sebagai individu. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu kesatuan tim," jelasnya. (*)