Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

Koperasi Merah Putih Tekan Inflasi Pedesaan

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, menyatakan, progres musyawarah desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Editor: Sudirman
Ist
HEADLINE TRIBUN TIMUR - Pemprov Sulsel mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Sebanyak 3.059 desa dan kelurahan sudah musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus berupaya mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa/kelurahan, sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat dan menekan laju inflasi di pedesaan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, menyatakan, progres musyawarah desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota sudah 100 persen.

“Semua desa/kelurahan sebanyak 3.059 sudah selesai musyawarah,” kata Eka Prasetya, Selasa (3/6).

Program ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, menargetkan setiap desa dan kelurahan memiliki satu koperasi aktif berbasis masyarakat.

Pembentukan koperasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menjadi alat untuk mengendalikan inflasi yang kerap lebih tinggi di desa dibanding kota.

Baca juga: 896 Koperasi Merah Putih di Sulsel Kantongi SK Pembentukan

“Ini bagian pengendalian inflasi. Semua harga terjangkau, tidak ada permainan. Kalau kita intervensi melalui Kopdes Merah Putih, tentu sangat berdampak ke masyarakat,” jelasnya.

Di desa, kata Eka Prasetya, harga bahan pokok bisa lebih mahal karena distribusi panjang dan ketergantungan pada tengkulak.

KMP hadir untuk memotong rantai itu, menyediakan barang dengan harga wajar, membantu warga mendapatkan akses pembiayaan yang adil.

“Contoh saja, ada beras dan gas punya harga eceran tertinggi, nah itu akan terjaga sama ditetapkan pemerintah dan di koperasi nantinya,” jelasnya.

Selain berperan sebagai penyedia bahan pokok, koperasi juga difungsikan sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas lokal, sehingga desa bisa mandiri dalam pangan dan usaha.

Dengan semangat gotong royong, KMP diharapkan jadi fondasi ekonomi kerakyatan yang mampu melawan ketimpangan harga, memperkuat ketahanan pangan, dan menghadirkan kesejahteraan merata hingga ke pelosok desa.

Eka Prasetya menambahkan, akses ekonomi di desa masih lemah, perlu lembaga ekonomi rakyat yang berpihak langsung pada masyarakat.

KMP ini menjadi solusi struktural untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan produksi lokal, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Terpisah, Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Sulsel, Indri Assegaf mengakui KMP dibentuk sebagai salah satunya pengendali inflasi.

Apalagi proses produksi, distribusi, hingga ke pemasaran bisa dilakukan dari ruang koperasi.

“Kedepannya tentu diharapkan menjadi pengendali inflasi, karena kopdes akan jadi pusat pemasaran dan produksi. Komoditas hasil desa dapat lebih terkendali, bisa sebagai produksi distributor sampai ke pemasaran,” tegasnya.

896 KMP

Data terbaru, Selasa (3/6), pukul 20.00 Wita, sebanyak 896 KMP terbentuk dan sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) pendirian.

Dalam data tersebut, sejumlah daerah menyusul Barru dan Pinrang. Barru dan Pinrang sejak pekan lalu sudah mendirikan KMP 100 persen. Artinya seluruh koperasi telah mengantongi SK.

Menyusul saat ini, ada Takalar yang persentasenya sudah 92,73 persen. Dari 110 desa/kelurahan di Takalar, terbentuk 102 KMP.

Kemudian angka positif juga terlihat di Selayar. Dari 88 desa/kelurahan, sebanyak 73 diantaranya sudah mengantongi SK pendirian KMP.

Maros juga sudah bergerak positif. Sebanyak 63 KMP mengantongi SK dari 103 desa/kelurahan.

“Insya Allah, semakin hari semakin memenuhi target percepatan,” kata Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, Selasa (3/6).

“Pembentukan SK notaris semua bekerja keras dari pemerintah daerah, stakeholder, pemerintah provinsi sedang bekerja keras,” Eka Prasetya menambahkan.

Sementara itu, tahapan musyawarah desa/kelurahan sudah dilalui sepenuhnya. Sebanyak 3.059 desa/kelurahan sudah melalui tahap musyawarah selama Mei 2025 lalu.

Terkini, pemerintah sedang fokus menerbitkan SK terhadap Koperasi Merah Putih yang terbentuk.

“Kan memang di Mei sampai Juni itu jadwal pendiriannya. Semoga kabupaten lainnya menyusul juga percepatan pembentukan KMP,” katanya.

Eka Prasetya mendorong daerah lainnya bisa menyusul Barru dan Pinrang dalam mendirikan KMP sampai 100 persen.

 

 

 

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved