Kapan Status Kabupaten Mamuju Jadi Kota? Gubernur Suhardi Duka: Hanya Tuhan dan Prabowo yang Tahu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sudah 10 tahun pengusulan perubahan status Mamuju dari kabupaten menjadi kota belum terwujud.

Perubahan status kabupaten menjadi kota Mamuju diusulkan 2015.

Hingga 2025, Mamuju masih berstatus kabupaten.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan, hanya ada dua yang mengetahui kapan Mamuju berubah status menjadi kota.

"Hanya dua yang tahu yaitu Tuhan dan Pak Prabowo Subianto," ujar Suhardi Duka saat wawancara eksklusif Tribun-Sulbar.com di kediamannya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Jumat (30/5/2025).

Pernyataan itu menggambarkan ketidakpastian yang masih menyelimuti proses pengusulan perubahan status Mamuju.

Sekaligus menunjukkan keputusan final berada di tangan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Suhardi Duka kemudian mengenang proses panjang yang telah ia tempuh ketika masih menjabat sebagai Bupati Mamuju. 

Ia mengungkapkan gagasan menjadikan Mamuju sebagai kota sudah dirintis sejak lama.

 Pada 2015, Mamuju telah dirancang sebagai kota hijau atau green city.

"Waktu 2015 kita sudah desain, kota ini kita buat green city. Kota yang hijau dan besar. Kita sudah buat petanya, kajian akademiknya, sudah dibuatkan keputusan DPRD, keputusan bupati, gubernur juga sudah selesai waktu itu Pak Anwar Adnan Saleh, lalu kita bawa ke Jakarta," ujarnya.

Meskipun seluruh persyaratan administratif dan dokumen pendukung telah dilengkapi, upaya terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Kebijakan moratorium ini diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya.

"Sampai di Jakarta, Pak Jokowi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB), selesai sudah. Sampai 10 tahun presiden Jokowi masih moratorium dan sampai saat ini juga masih belum dibuka," jelas SDK.

Suhardi Duka menyatakan keyakinannya bahwa Mamuju akan segera berubah status menjadi kota jika kebijakan moratorium DOB dicabut oleh pemerintahan Prabowo.