Pemkab Bantaeng Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Uji Nurdin Komitmen Jaga Transparansi Keuangan

TRIBUN-TIMUR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Capaian ini menjadi yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, menandai satu dekade konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin atau yang akrab disapa Uji Nurdin, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (27/5/2025).

Dalam momen penting tersebut, Bupati Uji Nurdin didampingi Ketua DPRD Bantaeng, Budi Santoso, serta jajaran perangkat daerah terkait, seperti Inspektorat dan BPKD Bantaeng.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemimpin Bantaeng terdahulu yang telah meletakkan fondasi kuat dalam pengelolaan keuangan. Capaian ini adalah kerja kolektif dan harus terus dipertahankan,” ujar Uji Nurdin.

Ia menambahkan bahwa meski meraih opini tertinggi dari BPK, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang menjadi perhatian Pemkab Bantaeng ke depan.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng, Muhammad Iqbal, mengungkapkan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN dan komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

"Kami berharap opini ini bisa terus dipertahankan melalui penguatan sistem dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng, Muh. Rivai Nur, menyampaikan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Uji Nurdin, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang.

"Ini adalah WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut. Alhamdulillah, kami mendapat dukungan penuh dari Pak Bupati yang menjadi motivasi besar bagi kami semua,” ungkap Rivai.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan bahwa opini WTP bukanlah bentuk penghargaan, tetapi indikator kepatuhan terhadap empat kriteria utama pemeriksaan keuangan, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pengendalian internal.(*)