Pangkep Kabupaten Termiskin di Sulsel, Disusul Jeneponto dan Luwu

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Kabupaten Pangkep menempati peringkat pertama sebagai daerah termisikin di Sulawesi Selatan.

Dilansir dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan per September 2024, Pangkep menempati peringkat pertama sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulsel, yakni sebesar 12,41 persen.

Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi yang tercatat 7,77 persen. 

Bahkan, Pangkep melampaui Jeneponto dengan persentase 11,82 persen dan Luwu 11,70 selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Sulsel.

Padahal, kabupaten ini dikenal sebagai penghasil bandeng terbesar di Sulsel dan dijuluki Kota Bandeng.

Tak hanya itu, Pangkep juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tambang marmer, hingga pabrik semen.

Namun, potensi melimpah itu belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL)  pun angkat bicara terkait hal ini.

Ia mengatakan meski angkanya tertinggi, tren kemiskinan di Pangkep sebenarnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2021.

“Dilihat dari beberapa waktu terakhir, angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan,” katanya kepada Tribun Timur, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program langsung ke masyarakat. 

Salah satunya adalah program bedah rumah, bantuan untuk pelaku UMKM, dan berbagai intervensi sosial lainnya

“Langkah-langkah yang kami laksanakan seperti bantuan bedah rumah, bantuan UMKM. Targetnya bagaimana angka pengangguran bisa berkurang, dan dampaknya tentu ke ekonomi keluarga,” ucapnya.

Mantan Ketua DPRD Pangkep ini juga menyoroti pentingnya bantuan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, seperti penyediaan jamban sehat dan penanganan stunting. 

Ia menegaskan rumah yang terlihat layak secara fisik belum tentu tidak tergolong miskin jika tidak memiliki akses sanitasi.