Enam Jenderal Jaga PSU Palopo

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah hajatan politik paling menyita perhatian nasional pekan ini.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Palopo dipantau enam jenderal.

PSU Pilwali Palopo kali pertama di Sulawesi Selatan. Sebelumnya hanya digelar parsial di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

PSU dilaksanakan di 260 TPS, Sabtu (24/5/2025), atau kurang lebih 72 jam ke depan.

Pemenang juga lebih cepat ketahuan, sore sudah terbaca berdasarkan hitung cepat.

Baca juga: Simulasi Mengkonfirmasi: Usai Salat Azar, Hasil PSU Pilkada Palopo Sudah Diketahui

Selain itu, sejarah hajatan politik lima tahunan di Palopo terbilang panas.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, dan Pangkoopsud II Makassar Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak dijadwalkan ke Palopo hari ini, Kamis (22/5/2025).

Termasuk Danlantamal VI Makassar Brigjen TNI Wahyudi, Kabinda Sulsel Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo, dan Danrem 141/TP Bone Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan.

“Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, dan Danlantamal mengonfirmasi kehadirannya besok (hari ini) hingga pencoblosan selesai,” kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Rabu (21/5/2025).

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mulai berkantor di Kota Palopo pada Jumat (23/5/2025).

Mereka datang melepas logistik PSU ke sembilan kecamatan, lalu mengecek kesiapan TPS sehari sebelum pemungutan suara.

Esok harinya, memantau pemungutan suara.

Terpisah, Kasi Humas Polres Palopo AKP Supriadi menyatakan, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebanyak 1.736 personel gabungan dikerahkan.

Rinciannya, 306 personel Polres Palopo, 300 pasukan bawah kendali operasi atau BKO dari Polda Sulsel, 350 prajurit TNI, 260 anggota Satpol PP, 520 anggota perlindungan masyarakat (Linmas).

“Tiap TPS dua Linmas bertugas,” katanya.

Memasuki masa tenang, Bawaslu bersama Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Palopo mencopot alat peraga kampanye pasangan calon di sejumlah lokasi.

Kasat Pol PP Palopo Andi Farid Baso Rachim mengatakan, sebanyak 16 personel, terdiri atas dua tim ditugaskan membersihkan APK paslon.

“Hasil penertiban ada lima billboard, lima spanduk, lima banner, dan tujuh bendera partai dicopot,” katanya.

Komisioner KPU Sulsel Hasruddin Husain mengimbau seluruh wilayah Kota Palopo harus bersih dari alat peraga kampanye.

Ia menjelaskan, penertiban APK telah dibahas dalam dua pertemuan terakhir bersama pihak terkait, baik sebelum masa kampanye dimulai maupun menjelang pemungutan suara.

“Semua alat peraga kampanye harus ditertibkan. Per tanggal 20 kemarin itu sudah harus diturunkan semua,” tegasnya.

Menurutnya, alat sosialisasi tidak sesuai aturan juga ditindaklanjuti oleh KPU bersama Bawaslu.

Ia berharap seluruh pihak menjaga kondusifitas dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun selama masa tenang.

“Pasti kena sanksi kalau ditemukan pelanggaran, bisa sanksi administrasi. Tapi intinya, itu termasuk pelanggaran,” tegasnya.

Tidak ada lagi aktivitas kampanye diperbolehkan selama masa tenang.

Seluruh kegiatan kampanye dan struktur tim resmi telah berakhir. Hasrudin mengingatkan seluruh pasangan calon dan tim pendukung tidak melakukan praktik politik uang.

Masa tenang merupakan waktu bagi pemilih merenungkan pilihannya tanpa intervensi atau bujukan materi dari pihak mana pun.

“Masa kampanye sudah berakhir, kerja tim kampanye juga selesai,”jelasnya.

Satpol PP Sulsel

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Sulsel mengerahkan 1 peleton atau 58 personel satuan tugas khusus Sawerigading ke Palopo.

Pelepasan disaksikan Pj Wali Kota Palopo Firmanza DP di pelataran Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (21/5/2025).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya netralitas, profesionalisme, serta tindakan cepat dan tepat dalam menjaga proses demokrasi di Palopo.

“Saya minta seluruh personel Satpol PP membantu tugas Bawaslu dan pemerintah dalam menjaga kondusifitas.”

“Kalau ada pelanggaran atau penyimpangan, termasuk keterlibatan ASN, lurah, atau aparatur lainnya, segera laporkan dan tindak sesuai aturan,” tegas Andi Sudirman.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya mencegah praktik-praktik politik uang seperti serangan fajar.

Sebab, praktik politik uang merusak kualitas demokrasi dan memecah belah masyarakat.

“Kita ingin Pilwali Palopo menjadi pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Tidak ada ruang untuk politik uang. Jadikanini sebagai contoh pemilihan yang bisa dibanggakan,” ujarnya.

Andi Sudirman meminta Satgas memahami menyeluruh teknis pengamanan di lapangan, termasuk batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

“Lebih baik kita ambil langkah preventif. Dekati masyarakat dan jalin komunikasi yang baik,” katanya,