16 Kantor Lurah di Makassar Masih Ngontrak, Munafri Arifuddin Siap Bangun Permanen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkap fakta yang cukup mencengangkan terkait kondisi pelayanan publik di tingkat kelurahan. 

Munafri menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 16 kantor kelurahan di Kota Makassar masih berstatus kontrakan.

Demikian disampaikan Munafri saat hadiri pelantikan pengurus Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Makassar di Aula Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin (19/5/2025) sore.

“Hari ini, Pemkot Makassar punya 16 kantor lurah yang masih ngontrak. Sehingga ke depan, tidak mungkin kita biarkan kantor lurah ini masih ngontrak. Kita tentu akan bangun,” ujar Munafri.

Menurutnya, keberadaan kantor lurah yang layak dan permanen sangat penting demi mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur pemerintahan di tingkat bawah akan menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya.

Namun, pembangunan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. 

Baca juga: Awal Mula Munafri Usut Asal-usul 3.000 Honorer di Makassar, Nasib Non-ASN Sudah Ditentukan

Munafri membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga.

Salah satunya kolaborasi dengan pengurus Gapeksindo Makassar. 

“Tidak mungkin Pemkot Makassar sendiri yang akan bangun. Tentu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan saya berharap, peluang-peluang ini bisa direspons dengan baik oleh Gapeksindo,” tegasnya.

Ketua Partai Golkar Makassar itu juga menyebutkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar mengelola anggaran belanja sebesar kurang lebih Rp700 miliar di tahun 2025. 

Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan kantor lurah dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

“Kami punya program untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang sudah puluhan tahun tidak disentuh. Karena pendidikan yang baik harus didukung oleh fasilitas yang layak,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, Munafri telah menetapkan kebijakan alokasi minimal 50 persen belanja proyek pembangunan.

Sementara itu, 50 persen sisanya dialokasikan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

Ia menekankan, profesionalisme dalam pelaksanaan proyek akan menjadi syarat utama.

“Kami menginginkan kerja-kerja ini adalah kerja-kerja yang benar, mampu memberikan yang terbaik untuk semuanya. Tidak boleh lagi ada proyek yang mangkrak, tertunda, atau bermasalah secara hukum,” pungkasnya.

Pelantikan pengurus Gapeksindo ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan pelaku usaha konstruksi dalam mewujudkan Makassar yang lebih baik.(*)