DPRD Sulsel Soroti Proyek Jalan Rp213 Miliar, Data dan Indikator Kinerja Pemprov Dipertanyakan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan jalan senilai Rp213 miliar dengan target panjang 9,1 kilometer pada tahun anggaran 2024. 

Proyek ini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel, Yeni Rahman, dalam rapat paripurna yang dihadiri Sekda Pemprov Sulsel, Jufri Rahman.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (16/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Yeni memberikan rekomendasi khusus terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Pemprov Sulsel.

Yeni menjelaskan, DPRD Sulsel telah mencermati bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BMBK belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi, akurasi perencanaan.

Terlebih belum adanya kepatuhan pada tata kelola yang baik.

Baginya, ada sejumlah proyek fisik yang nilai realisasinya meningkat tidak proporsional terhadap target awal. 

Salah satunya pembangunan jalan senilai Rp213 miliar yang dinilai tidak memadai secara teknis dan menimbulkan pertanyaan atas akurasi data dan indikator kinerja.

"Kegiatan pembangunan jalan dengan nilai anggaran sebesar Rp213 miliar untuk target panjang 9,1 kilometer dinilai tidak memadai secara teknis dan menimbulkan pertanyaan atas akurasi penyajian data dan indikator kinerja," tegas Yeni. 

Baca juga: LKPJ Gubernur Andi Sudirman Dikritisi, DPRD Sulsel Temukan Ketimpangan Anggaran

Selain itu, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkap masih adanya utang kegiatan fisik yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.

Dimulai sejak 2021 hingga 2023, yang sampai akhir 2024 belum terselesaikan. 

Berdasarkan data Dinas BMBK Sulsel, total utang yang pernah mencapai Rp368 miliar baru mampu dilunasi sekitar Rp271 miliar hingga akhir 2023.

Sehingga masih tersisa Rp95 miliar pada 2024.

Di mana Rp86 miliar masih dalam proses mediasi dan belum tercatat sebagai utang lancar.

Utang yang belum terselesaikan ini berpotensi menimbulkan denda keterlambatan dan menurunkan kepercayaan penyedia jasa konstruksi terhadap pemerintah daerah. 

Yeni juga menyoroti gangguan pelaksanaan proyek selama tahun anggaran akibat keterlambatan proses tender, pengadaan material, serta cuaca buruk yang berulang setiap tahun tanpa solusi sistemik.

Selain itu, penyusunan anggaran dan belanja modal masih bersifat parsial dan belum memperhitungkan kelanjutan program multiyears secara menyeluruh. 

Kondisi ini menunjukkan kelemahan perencanaan teknis dan fiskal yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran serta menurunnya kualitas infrastruktur.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Sulsel merekomendasikan BMBK Sulsel meningkatkan kualitas perencanaan. 

BMBK diminta agar menyusun analisis kebutuhan dan beban utang secara komprehensif, menyertakan prognosis pembayaran utang, serta menunda penganggaran proyek baru sampai utang lama selesai.

Lebih jauh, Yeni Rahman juga mendorong seluruh proyek dimulai sejak awal tahun anggaran, dilengkapi pemetaan risiko cuaca dan supervisi lapangan yang ketat untuk menghindari keterlambatan. 

Selain itu, perlu audit teknis dan administratif proyek dengan realisasi yang tidak sebanding output-nya agar tidak terulang.

Yeni menegaskan penting adanya penertiban data teknis seperti panjang jalan, volume pekerjaan, dan lokasi kegiatan. 

Mantan legislator DPRD Makassar itu juga meminta laporan tahunan BMBK Sulsel menyertakan data kondisi jalan dari ringan hingga berat sebagai dasar kebijakan pemeliharaan jalan ke depan.(*)