Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Gowa Usulkan PPPK Pemkab Dikontrak Per 3 Tahun, Husniah Talenrang: Jadi Bahan Perbaikan SKPD

Ketua Pansus DPRD Gowa, Abdul Razak menekankan pentingnya evaluasi dan transparansi atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Sayyid
PAD GOWA - Penyampaian rekomendasi DPRD Gowa atas LKPJ Bupati Gowa tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Gowa Jl Masjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat (16/5/2025) 

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada 
sebagai tindak lanjut dari laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Gowa tahun anggaran 2024

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2024, Abdul Razak di ruang DPRD Gowa Jl Masjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Jumat (16/5/2025)

Rekomendasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, lingkungan hidup, hingga ketenagakerjaan.

Ketua Pansus DPRD Gowa, Abdul Razak menekankan pentingnya evaluasi dan transparansi atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Salah satu rekomendasi adalah terkait alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas dan sarana pendukung di Unit Transfusi Darah. 

Pemerintah Kabupaten Gowa diminta untuk segera mengalokasikan anggaran guna menunjang layanan kesehatan.

Dalam sektor lingkungan, DPRD juga mengusulkan penambahan anggota petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup. 

Hal ini dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.

"Kami juga merekomendasikan agar masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperpanjang dari satu tahun menjadi tiga tahun, disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing," jelasnya

DPRD meminta pengawasan lebih ketat terhadap kantin-kantin di sekolah  dikhawatirkan menjual makanan dan minuman tidak sehat dan berisiko bagi kesehatan siswa.

Selain itu, kata dia, pihaknya mendorong adanya pengawasan ketat dalam penyaluran bantuan pertanian baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. 

Bantuan tersebut diminta untuk benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan.

Abdul Razak mengapresiasi peningkatan kinerja RSUD Syekh Yusuf yang ditandai dengan menurunnya jumlah aduan masyarakat.

"Tapi masih perlu peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia harus ditingkatkan lagi," kata politis Gerindra Gowa ini.

Dia melanjutkan, sama halnya dengan Dinas kesehatan. Peningkatan kinerja sudah mengalami kemajuan. 
Namun, masih dibutuhkan peningkatan.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved