Semua Paslon Bupati Barito Utara Didiskualifikasi, Komisioner Bawaslu Sulsel: Warning PSU Palopo

Mahkamah menemukan bukti bahwa suara pemilih dibeli dengan nilai hingga Rp6.500.000 untuk satu pemilih, disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang. 

Fakta tersebut disampaikan oleh Saksi Edy Rakhman yang mengaku menerima total uang sebesar Rp19.500.000 untuk satu keluarga.

Praktik politik uang tersebut diketahui terjadi di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. 

Menurut Mahkamah, tindakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan.

Komisioner Bawaslu sulsel, Saiful Jihad mengatakan, minimal menjadi warning menghadapi PSU Palopo. 

“Warning untuk Penyelenggara, Birokrasi, Paslon dan Tim,” katanya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Palopo pada 24 Mei 2025.

Komisioner KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Palopo untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU. 

"Proyeksi pelaksanaan pemungutan suaranya itu di 24 Mei," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 6 Maret 2025.

Ia mengatakan, tahapan awal PSU Pilkada Palopo dimulai pada 7-9 Maret. Pada tanggal itu, bakal calon yang diusung oleh partai politik bisa mendaftarkan diri.

"Terkait dengan calon pengganti itu menjadi domain dari gabungan partai politik pengusung nomor 4. 7-9 Maret pendaftaran," ujarnya. 

KPU Sulawesi Selatan juga telah mempersiapkan beberapa hal untuk pelaksanaan PSU, yakni berkoordinasi dengan Rumah Sakit Labuang Baji Makassar sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan calon wali kota Palopo.

Adiwijaya juga mengungkapkan, bagi calon Wali Kota Palopo, khususnya yang menggantikan sebelumnya, nantinya akan harus memenuhi semua syarat pencalonan dan calon. 

"Jadi semua proses dilalui," tegasnya.(*)