PMII Palopo
BREAKING NEWS: Demo PMII Palopo di Kantor DPRD Berujung Ricuh
Demonstran juga sempat memblokade Jalan Trans Sulawesi, depan Kantor DPRD Kota Palopo yang mengakibatkan arus lalu lintas amburadul.
Penulis: Andi Bunayya Nandini | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo unjuk rasa di Kantor DPRD Palopo, Jumat (2/5/2025).
Pantauan Tribun-Timur.com, unjuk rasa ini diwarnai dengan aksi bakar ban.
Demonstran juga sempat memblokade Jalan Trans Sulawesi, depan Kantor DPRD Kota Palopo yang mengakibatkan arus lalu lintas amburadul.
Sejumlah tuntutan disampaikan demonstran saat orasi, salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami membawa sejumlah tuntutan pada aksi ini. Kami meminta agar outsourcing dihapuskan, pembentukan satgas PHK serta evaluasi total program MBG,” kata Jenlap Aksi, M Dirga Saputra, Jumat (2/5/2025).
“Kami juga menuntut agar revisi Undang-undang perampasan aset, masyarakat adat dan PPRT segera disahkan serta penegakan supremasi hukum di Kota Palopo,” lanjutnya.
Unjuk rasa ini dilanjutkan dengan audiensi DPRD Palopo dan demonstran.
Ketua DPRD Palopo, Darwis mengatakan pihaknya menerima semua tuntutan massa aksi dan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan adanya ketidaksesuaian anggaran terkait pelaksanaan program MBG.
“Kita sudah lakukan uji coba, tapi sampai hari ini program MBG belum terlaksana di Kota Palopo. Setelah uji coba, ternyata tidak sesuai dengan anggaran yang ada dari pusat,” ujar Darwis saat audiensi.
Beberapa menit audiensi, kericuhan terjadi saat salah seorang demonstran mengucapkan kalimat yang dianggap tidak baik.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.