Pejabat Sumut Ramai-ramai Terlibat Dugaan Korupsi, Bobby Nasution Sampaikan Permintaan Khusus ke KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Pejabat Sumatera Utara (Sumut) ramai-ramai terlibat kasus dugaan korupsi.

Gubernur Sumut Bobby Nasution pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat peran penegakan hukum di daerah.

Permintaan Bobby disampaikan di tengah pemeriksaan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

Bobby Nasution, tampak hadir di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Kehadirannya menarik perhatian, mengingat ia juga merupakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB dan baru keluar hampir tujuh jam kemudian, tepatnya pukul 15.56 WIB.

Didampingi ajudan, Bobby menjelaskan bahwa kehadirannya bukan terkait kasus, melainkan undangan resmi dari KPK.

"Jadi tadi kami diundang ada 8 daerah, termasuk provinsi dan 7 kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatra akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, 8 daerah," ujar Bobby kepada awak media di lokasi.

Dalam pertemuan tersebut, kata Bobby, sejumlah hal strategis dibahas bersama KPK demi memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," tandasnya.

Bobby Nasution Minta KPK Hadir Lebih Aktif di Daerah

Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025), Bobby menegaskan pentingnya peran aktif KPK di daerah.

Ia berharap lembaga antirasuah itu tidak hanya fokus pada pencegahan, tapi juga menjadi penengah dalam membangun kolaborasi sehat antara eksekutif dan legislatif.

“Saya meminta peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering,” ujar Bobby.

Menurut dia, selama hampir dua bulan menjabat sebagai Gubernur Sumut, sudah ada lima OPD di lingkungan pemerintahannya yang sedang diperiksa terkait dugaan korupsi.