KPU Baru Terima 10 Jenis Logistik Jelang PSU Palopo

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo telah menerima sejumlah logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Palopo.

Logistik PSU Pilkada Palopo diterima sejak 30 Maret 2025.

Total ada 10 jenis logistik PSU telah diterima.

Yaitu segel kertas, tinta, segel plastik, formulir model C hasil salinan (plano) Pilwalkot, formulir model C hasil salinan (A4) Pilwalkot, ABTN, sampul biasa, sampul formulir model C hasil KWK, sampul kubus dan DPC Pilwalkot.

Selanjutnya KPU bakal menerima surat suara untuk pelaksanaan PSU Pilkada Palopo.

“Kami akan menerima surat suara, sudah tiba di Pelabuhan Makassar kemarin,” kata Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Diketahui KPU Palopo membutuhkan 128.844 lembar surat suara sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen jumlah DPT.

Surat suara tersebut nantinya berisi gambar, nama, nomor urut serta partai pengusung empat Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Palopo.

Keempatnya adalah Putri Dakka-Haidir Basir, Farid Kasim Judas - Nurhaeni, Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta serta Naili - Akhmad Syarifuddin Daud. 

Debat Publik 17 Mei

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) merencanakan pelaksanaan debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Palopo di Kota Makassar.

Debat dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei 2025.

Komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husain, mengatakan rencana tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Waktu itu dilaksanakan di tanggal 17 Mei, atau tujuh hari sebelum hari pemungutan suara dan insyaallah kita rencanakan di Makassar,” katanya saat dihubungi, Senin (14/4/2025).

Ia menyebut lokasi debat di Makassar telah dibahas bersama para komisioner dan Forkopimda.

“Kita rencanakan di Makassar. Ini sementara kita sudah diskusikan tadi dengan teman-teman komisioner, termasuk jajaran kepolisian, termasuk dengan jajaran dari Polda,” ujarnya.

Menurut Hasruddin, Kota Makassar dinilai lebih representatif untuk pelaksanaan debat publik dibandingkan Kota Palopo.

“Kita mempertimbangkan, bukan hanya kemarin, tapi di Makassar itu jauh lebih representatif perasaan debat dibandingkan di Palopo sendiri," jelasnya.

Diketahui, Kota Palopo harus melaksanakan pemilihan Wali Kota ulang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam PSU kali ini, hanya satu calon Wali Kota yang didiskualifikasi dan harus diganti dengan calon lainnya.(*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini