Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dosen Unismuh Masuk Tim Ahli Wali Kota Makassar

Tim Ahli ini bertugas memastikan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar berjalan efektif dan efisien.

|
Penulis: Rudi Salam | Editor: Ina Maharani
zoom-inlihat foto Dosen Unismuh Masuk Tim Ahli Wali Kota Makassar
handover
Prof Dr Dra Nurlina Zubair

 

Makassar, Tribun - Guru Besar Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Prof Dr Dra Nurlina Subair MSi, resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Makassar yang menetapkan susunan keanggotaan tim ahli untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintahan kota.

Tim ini diketuai oleh Andi Hudli Huduri SH, dan beranggotakan tujuh tokoh akademisi dan profesional dari berbagai latar belakang, yaitu Prof Dr Aswanto SH MSi DFM; Prof Dr Ir Batara Surya ST MSi; Prof Dr H Muh Akmal Ibrahim MSi; Dr Muhammad Idris DP MSi; Dara Adinda Kesuma Nasution SSos MPP; serta Andi Fadly Arifuddin.

Tim Ahli ini bertugas memastikan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar berjalan efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga mengakselerasi integrasi program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam kegiatan perangkat daerah agar perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi lebih fokus, tuntas, dan tepat sasaran.

Masuknya Prof Nurlina dalam tim ini menegaskan kiprahnya tak hanya di ranah akademik, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan publik berbasis riset dan partisipasi masyarakat.

Dosen tetap Unismuh ini sebelumnya telah diangkat sebagai Guru Besar melalui SK Mendikbudristek Nomor 26318/M/07/2023. Ia juga dikenal atas kiprahnya di bidang riset sosial dan advokasi, termasuk sebagai Ketua Makassar Cancer Care Community (MCCC) sejak 2013.

Saat dihubungi pada Ahad, 13 April 2025, Prof Nurlina menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam Tim Ahli merupakan bentuk pengabdian keilmuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis data.

“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Tim ahli ini harus menjadi ruang kolaboratif antara dunia akademik dan pemerintah, dengan fokus pada kebermanfaatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved