Andi Sudirman Lebih Pilih ke Wajo Dibandingkan Dengar Keluhan Rakyat di Rapat Paripurna DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Andi Sudirman absen dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2024-2025 baru saja berlangsung di Kantor DPRD Sulsel pada Senin (14/4/2025) siang.

Sorotan tajam pun disampaikan Legislator PKS Yeni Rahman menyikapi sikap Andi Sudirman yang memilih absen.

Andi Sudirman diketahui sedang berada di Kabupaten Wajo.

Andi Sudirman nampak hadir dalam Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas Provinsi Sulsel 2025.

Andi Sudirman ikut dalam apel gelar pasukan di Lapangan Merdeka, Wajo pada sore hari.

Mengenakan seragam ala Kepala Satpol PP, Andi Sudirman berdiri di mobil terbuka.

Aksi Andi Sudirman layaknya gaya Presiden Prabowo saat memimpin parade senja di Akmil Magelang.

Legislator PKS Yeni Rahman menyoroti sikap Gubernur Sulsel yang absen dalam rapat.

Bahkan, ini kali kedua Andi Sudirman tidak hadir mendengarkan hasil reses.

Padahal momen penyampaian hasil reses penting sebagai ruang menyalurkan aspirasi masyarakat ke meja eksekutif.

Jajaran anggota DPRD sudah turun ke pelosok daerah, mengumpulkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Tak Hadiri Rapat Paripurna, Yeni Rahman: Tak Hargai Aspirasi Rakyat

Baca juga: DPRD Sulsel Soroti Kinerja Pemprov Soal BPJS dan Utang, Andi Sudirman Mangkir Rapat Paripurna

Lewat rapat paripurna, harusnya aspirasi tersebut disampaikan langsung ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

Namun hal itu urung terjadi sebab Andi Sudirman absen.

"Terkait penyampaian reses ini sangat penting. Kita memimpin selalu atas nama kepentingan rakyat. Kalau atas nama rakyat tapi tidak mau mendengar aspirasi rakyat, kita menganggap sesuatu yang bias juga," kata Yeni Rahman.

Yeni mengaku seorang Gubernur harus terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat.

Bukan hanya saat turun langsung di lapangan, bisa juga lewat penyampaian hasil reses.

Menurutnya, memang akan ada laporan hasil reses secara administratif.

Hanya saja ada sejumlah hal substansial penting untuk dibicarakan secara tatap muka.

Tak cukup hanya disampaikan melalui lembaran administratif.

"Kita Berharap kedepan, walaupun tidak ada aturan dilanggar ketika pemberian administrasi, tapi (hadirlah) supaya publik tau," katanya.

Gubernur disebutnya penting mendengar keluhan masyarakat.

Sebab dalam menyusun program, harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Yeni tak menampik seorang gubernur memiliki ide dan gagasan.

Tetapi, baginya penting mendengar suara rakyat untuk diakomodir dalam program pemerintahan.

Hal itu bisa tersampaikan dalam Rapat Peripurna Penyampaian Hasil Reses.

Dirinya pun berharap rapat peripurna nantinya dapat dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

DPRD Sulsel Soroti BPJS dan Utang Pemprov

Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Senin (14/4/2025), yang seharusnya menjadi forum sakral penyampaian aspirasi masyarakat justru diwarnai kekecewaan. 

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kembali absen dalam rapat penting tersebut, memicu sorotan tajam dari kalangan legislator.

Ketidakhadiran Andi Sudirman dinilai mencerminkan ketidakseriusan Pemprov dalam menanggapi keluhan rakyat. 

Salah satu kritik keras datang dari anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman. 

Legislator Fraksi PKS itu melayangkan protes terhadap kebijakan Pemprov Sulsel terkait penghentian sementara layanan BPJS untuk daerah.

“Saya ambil contoh hari ini, ada surat edaran dari Pemprov Sulsel yang menghentikan sementara iuran BPJS daerah. Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dinego karena itu merupakan kebutuhan masyarakat," tegas Yeni dalam forum.

Yeni menyebut, sejak tahun 2024, Pemprov Sulsel tidak lagi membayarkan iuran BPJS.

Padahal hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak dasar warga. 

Ia juga menyinggung masalah bantuan keuangan daerah dan tumpukan utang yang belum dituntaskan.

“Pemerintah terlalu sibuk mengutak-atik APBN, tapi tidak memperhatikan kebutuhan nyata rakyat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang menumpuk," ujar Yeni.

Terlebih, menurut Yeni Rahman, sekarang ini kesehatan masyarakat ikut dikorbankan.

Anggota Fraksi PKS itu mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut. 

Yeni mencontohkan Kota Makassar yang menghadapi kondisi serupa namun tetap melanjutkan layanan BPJS tanpa penghentian.

Lebih lanjut, Yeni juga menegaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur dalam paripurna seharusnya tidak terjadi. 

Ia menyarankan agar forum seperti ini ditunda jika kepala daerah tak bisa hadir secara langsung.

“Kalau Gubernur tidak bisa hadir, saya rasa tidak usah ada paripurna (lagi). Ini bukan forum seremonial. Kita ini kolektif-kolegial untuk membangun Sulsel,” ucapnya lantang.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, juga menyampaikan hal serupa. 

Wakil Ketua Partai Golkar Sulsel itu meminta agar paling tidak Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel bisa hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap forum legislatif.

Sebab, paripurna ini adalah forum penting, penyambung suara rakyat. 

Olehnya, ia menyampaikan terima kasih atas kritikan Yeni Rahman terhadap Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

"Saya kira itu penting dan pada kesempatan ini kami sampaikan pada asisten untuk diteruskan pada Gubernur Sulsel," tegas Rahman Pina.(*)